MAJELIS Umum PBB telah menyetujui penundaan keputusannya tentang apakah pemerintah militer Myanmar dan para pemimpin Taliban Afghanistan dapat mengirim duta besar untuk PBB di New York, dengan majelis juga menunda keputusannya atas klaim saingan atas kursi Libia di PBB.
Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang menyetujui secara konsensus sebuah rekomendasi dari Komite Kredensialnya untuk menunda pemungutan suara mengenai masalah tersebut pada hari Jumat. Penundaan berarti utusan Myanmar, Afghanistan dan Libia saat ini tetap di tempat.
“Komite memutuskan untuk menunda pertimbangan surat kepercayaan yang berkaitan dengan perwakilan Myanmar, Afghanistan dan Libia,” kata Duta Besar Guyana untuk PBB Carolyn Rodrigues-Birkett, yang memimpin komite surat kepercayaan.
Pemungutan suara sekarang dapat ditunda ke tanggal yang akan datang dalam sesi ke-77 Majelis Umum yang sedang berlangsung, yang berakhir pada September 2023. Penerimaan duta besar PBB dari pemerintah militer Myanmar, Taliban di Kabul, dan pemerintah dukungan timur Libya akan bertindak sebagai langkah pertama menuju pengakuan resmi mereka di panggung global.
Baca juga: Perempuan Afghanistan Tuntut PBB Tindak Taliban karena Lakukan Gender Apartheid
Penguasa militer Myanmar telah berusaha untuk mengisi kursi PBB negara itu sejak pemimpin negara yang terpilih secara demokratis Aung Suu Kyi dicopot dari kekuasaan dan kemudian dipenjara menyusul kudeta militer tahun lalu. Keputusan Majelis Umum akan mempertahankan Kyaw Moe Tun, seorang diplomat dari mantan pemerintahan Aung San Suu Kyi, di kursinya.
Aung San Suu Kyi telah dijatuhi hukuman 26 tahun penjara atas tuduhan korupsi dalam persidangan yang diatur secara politik yang diawasi oleh militer.
Chris Gunness, direktur Proyek Akuntabilitas Myanmar (MAP), menyebut keputusan pada hari Jumat sebagai langkah penting yang memiliki signifikansi diplomatik dan simbolis yang besar, pada saat para pemimpin kudeta ilegal berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional.
Baca juga: Para Pemimpin ASEAN Terus Dorong Perdamaian Di Myanmar
Kursi Afghanistan akan terus dipegang oleh para pejabat di bawah mantan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, yang disingkirkan oleh Taliban pada 2021 setelah pasukan Amerika Serikat dan NATO menarik diri dari negara itu.
Taliban telah berjanji untuk menegakkan hak-hak anak perempuan dan perempuan ketika merebut kekuasaan, namun pihak berwenang di Kabul malah melarang pendidikan menengah untuk anak perempuan dan membatasi pekerjaan dan aturan berpakaian untuk perempuan.
Taliban juga baru-baru ini mengawasi eksekusi publik pertama Myanmar sejak mereka kembali berkuasa.
Duta Besar Libia untuk PBB, Taher El Sonni, juga diperkirakan akan tetap dalam kapasitasnya saat ini sebagai utusan pemerintah Libya barat yang berbasis di Tripoli. Negara kaya minyak itu berada dalam kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO 2011, yang berakhir dengan pembunuhan penguasa lama negara itu Muammar Gaddafi.(Aljazeera/OL-11)
