Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
RUSIA, seperti yang diperkirakan, memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyesalkan agresi negara itu terhadap Ukraina dan menuntut penarikan segera pasukannya.
Sebelas dari 15 anggota dewan memberikan suara untuk mosi tersebut, yang ditulis bersama oleh Amerika Serikat dan Albania. Tiongkok, India, dan UEA abstain.
Resolusi itu selalu ditakdirkan untuk gagal karena hak veto Moskow sebagai anggota tetap dewan.
Namun debat tersebut menawarkan negara-negara anggota kesempatan untuk menyuarakan kecaman atas keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meluncurkan serangan skala penuh terhadap Ukraina.
"Biarkan saya menjelaskan satu hal," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield setelah pemungutan suara pada Jumat (25/2).
"Rusia, Anda dapat memveto resolusi ini, tetapi Anda tidak dapat memveto suara kami, Anda tidak dapat memveto kebenaran, Anda tidak dapat memveto prinsip kami, Anda tidak dapat memveto rakyat Ukraina,” imbuhnya.
Kata-kata dari draf teks yang diajukan ke Dewan Keamanan dipermudah beberapa jam sebelum pemungutan suara untuk mendapatkan lebih banyak dukungan.
Kata "mengutuk" diganti dengan "menyesalkan" dan referensi ke Bab 7 Piagam PBB, yang memungkinkan anggota untuk mengambil tindakan militer untuk memulihkan perdamaian, telah dihapus.
Resolusi tersebut menegaskan kembali kedaulatan Ukraina dan menyerukan Rusia untuk segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina.
Pada akhirnya, hampir 70 negara turut mensponsori resolusi tersebut.
"Jangan salah, Rusia terisolasi. Tidak ada dukungan untuk invasi Ukraina," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.
Sebelum pemungutan suara, Thomas-Greenfield menggambarkan serangan Rusia sangat berani.
“Sangat berani, sehingga mengancam sistem internasional kita seperti yang kita ketahui,” ujarnya.
"Kami memiliki kewajiban serius untuk tidak berpaling. Minimal, kami memiliki kewajiban untuk menolak," katanya.
"Pilih ya jika Anda yakin Rusia harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Pilih tidak atau abstain jika Anda tidak menjunjung piagam dan menyelaraskan diri Anda dengan tindakan agresif dan tidak beralasan dari Rusia.”
"Sama seperti Rusia yang punya pilihan. Anda juga," pintanya.
Rusia, yang saat ini memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan bergilir, kemungkinan akan menghadapi pemungutan suara lain mengenai resolusi serupa di hadapan Majelis Umum PBB yang lebih luas yang semuanya terdiri dari 193 negara anggota.
Moskow tidak memiliki hak veto di sana dan resolusi tersebut dapat disahkan dengan selisih yang substansial, meskipun tidak mengikat.
Majelis Umum mengadakan pemungutan suara serupa pada tahun 2014 yang mengutuk perebutan Krimea oleh Rusia, yang memperoleh 100 suara mendukung.
Moskow sebelumnya telah memveto resolusi Dewan Keamanan yang mengutuk tindakannya di Krimea. Tiga belas negara mendukungnya dengan Tiongkok abstain. (Straitstimes/OL-13)
Baca Juga: Pasukan Rusia Bergerak ke Ibu Kota Ukraina, Kiev
Uni Eropa menyampaikan bahwa dana dalam program Fasilitas Ukraina akan dikurangi dari €4,5 miliar.
SEJUMLAH negara anggota Uni Eropa tengah mengajukan permohonan pinjaman puluhan miliar euro ke Uni guna membeli senjata bagi Ukraina.
Serangan udara Rusia di Ukraina menewaskan sedikitnya 25 orang. Presiden AS Donald Trump beri Rusia tenggat hingga 8 Agustus setujui gencatan senjata.
ISTANA kepresidenan Rusia, Kremlin, pada Selasa (22/7) mengatakan bahwa Moskow berharap putaran perundingan damai antara Rusia-Ukraina berikutnya akan berlangsung pekan ini.
Para kritikus mengatakan undang-undang baru yang diteken Zelensky melemahkan kewenangan Biro Antikorupsi Nasional (Nabu) dan Kejaksaan Khusus Antikorupsi (Sapo) Ukraina.
Rusia luncurkan lebih dari 400 drone dan satu rudal jarak jauh ke empat wilayah di Ukraina.
Perselisihan yang telah berlangsung lama antara Thailand dan Kamboja mengenai Kuil Preah Vihear mengalami peningkatan signifikan.
Indonesia mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan militer Israel yang menghantam Gereja Keluarga Kudus di Gaza pada Kamis (17/7).
Iravani menekankan bahwa konflik terbaru dengan Israel bukan masalah regional dan bukan sekadar serangan terhadap satu negara.
“AS coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza.”
DUTA Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan konflik di Jalur Gaza akan tetap menjadi prioritas utama selama presidensi negaranya di Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menyesalkan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza diveto oleh AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved