Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
RUSIA, seperti yang diperkirakan, memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyesalkan agresi negara itu terhadap Ukraina dan menuntut penarikan segera pasukannya.
Sebelas dari 15 anggota dewan memberikan suara untuk mosi tersebut, yang ditulis bersama oleh Amerika Serikat dan Albania. Tiongkok, India, dan UEA abstain.
Resolusi itu selalu ditakdirkan untuk gagal karena hak veto Moskow sebagai anggota tetap dewan.
Namun debat tersebut menawarkan negara-negara anggota kesempatan untuk menyuarakan kecaman atas keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meluncurkan serangan skala penuh terhadap Ukraina.
"Biarkan saya menjelaskan satu hal," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield setelah pemungutan suara pada Jumat (25/2).
"Rusia, Anda dapat memveto resolusi ini, tetapi Anda tidak dapat memveto suara kami, Anda tidak dapat memveto kebenaran, Anda tidak dapat memveto prinsip kami, Anda tidak dapat memveto rakyat Ukraina,” imbuhnya.
Kata-kata dari draf teks yang diajukan ke Dewan Keamanan dipermudah beberapa jam sebelum pemungutan suara untuk mendapatkan lebih banyak dukungan.
Kata "mengutuk" diganti dengan "menyesalkan" dan referensi ke Bab 7 Piagam PBB, yang memungkinkan anggota untuk mengambil tindakan militer untuk memulihkan perdamaian, telah dihapus.
Resolusi tersebut menegaskan kembali kedaulatan Ukraina dan menyerukan Rusia untuk segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina.
Pada akhirnya, hampir 70 negara turut mensponsori resolusi tersebut.
"Jangan salah, Rusia terisolasi. Tidak ada dukungan untuk invasi Ukraina," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.
Sebelum pemungutan suara, Thomas-Greenfield menggambarkan serangan Rusia sangat berani.
“Sangat berani, sehingga mengancam sistem internasional kita seperti yang kita ketahui,” ujarnya.
"Kami memiliki kewajiban serius untuk tidak berpaling. Minimal, kami memiliki kewajiban untuk menolak," katanya.
"Pilih ya jika Anda yakin Rusia harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Pilih tidak atau abstain jika Anda tidak menjunjung piagam dan menyelaraskan diri Anda dengan tindakan agresif dan tidak beralasan dari Rusia.”
"Sama seperti Rusia yang punya pilihan. Anda juga," pintanya.
Rusia, yang saat ini memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan bergilir, kemungkinan akan menghadapi pemungutan suara lain mengenai resolusi serupa di hadapan Majelis Umum PBB yang lebih luas yang semuanya terdiri dari 193 negara anggota.
Moskow tidak memiliki hak veto di sana dan resolusi tersebut dapat disahkan dengan selisih yang substansial, meskipun tidak mengikat.
Majelis Umum mengadakan pemungutan suara serupa pada tahun 2014 yang mengutuk perebutan Krimea oleh Rusia, yang memperoleh 100 suara mendukung.
Moskow sebelumnya telah memveto resolusi Dewan Keamanan yang mengutuk tindakannya di Krimea. Tiga belas negara mendukungnya dengan Tiongkok abstain. (Straitstimes/OL-13)
Baca Juga: Pasukan Rusia Bergerak ke Ibu Kota Ukraina, Kiev
Sean Penn tidak hadir saat memenangkan Best Supporting Actor di Oscar 2026. Sang aktor justru tertangkap kamera berada di Kyiv bersama Presiden Zelensky.
Tanpa aliran minyak ini, rantai pasokan global akan terganggu parah. Dengan pasokan yang terbatas dan permintaan yang meningkat, harga kemungkinan akan naik.
Polda Bali menetapkan enam warga negara asing (WNA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap warga Ukraina berinisial IK.
Laporan CPJ 2025: Israel catat rekor pembunuh jurnalis terbanyak dengan 84 korban. Tahun 2025 jadi tahun paling mematikan bagi pers global dengan total 129 kematian.
Memasuki tahun kelima perang, Presiden Zelensky menegaskan kedaulatan Ukraina tetap tegak meski dihantam serangan udara harian dan kerugian personel yang masif.
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan kritik keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyebutnya sebagai budak perang setelah serangan Rusia berdampak pada listrik
K PBB cabut sanksi terhadap eks kelompok HTS. Langkah ini memperkuat legitimasi transisi politik Presiden Ahmed al-Sharaa pascajatuhnya rezim Assad di Suriah.
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved