Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
RUSIA, seperti yang diperkirakan, memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyesalkan agresi negara itu terhadap Ukraina dan menuntut penarikan segera pasukannya.
Sebelas dari 15 anggota dewan memberikan suara untuk mosi tersebut, yang ditulis bersama oleh Amerika Serikat dan Albania. Tiongkok, India, dan UEA abstain.
Resolusi itu selalu ditakdirkan untuk gagal karena hak veto Moskow sebagai anggota tetap dewan.
Namun debat tersebut menawarkan negara-negara anggota kesempatan untuk menyuarakan kecaman atas keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meluncurkan serangan skala penuh terhadap Ukraina.
"Biarkan saya menjelaskan satu hal," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield setelah pemungutan suara pada Jumat (25/2).
"Rusia, Anda dapat memveto resolusi ini, tetapi Anda tidak dapat memveto suara kami, Anda tidak dapat memveto kebenaran, Anda tidak dapat memveto prinsip kami, Anda tidak dapat memveto rakyat Ukraina,” imbuhnya.
Kata-kata dari draf teks yang diajukan ke Dewan Keamanan dipermudah beberapa jam sebelum pemungutan suara untuk mendapatkan lebih banyak dukungan.
Kata "mengutuk" diganti dengan "menyesalkan" dan referensi ke Bab 7 Piagam PBB, yang memungkinkan anggota untuk mengambil tindakan militer untuk memulihkan perdamaian, telah dihapus.
Resolusi tersebut menegaskan kembali kedaulatan Ukraina dan menyerukan Rusia untuk segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina.
Pada akhirnya, hampir 70 negara turut mensponsori resolusi tersebut.
"Jangan salah, Rusia terisolasi. Tidak ada dukungan untuk invasi Ukraina," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.
Sebelum pemungutan suara, Thomas-Greenfield menggambarkan serangan Rusia sangat berani.
“Sangat berani, sehingga mengancam sistem internasional kita seperti yang kita ketahui,” ujarnya.
"Kami memiliki kewajiban serius untuk tidak berpaling. Minimal, kami memiliki kewajiban untuk menolak," katanya.
"Pilih ya jika Anda yakin Rusia harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Pilih tidak atau abstain jika Anda tidak menjunjung piagam dan menyelaraskan diri Anda dengan tindakan agresif dan tidak beralasan dari Rusia.”
"Sama seperti Rusia yang punya pilihan. Anda juga," pintanya.
Rusia, yang saat ini memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan bergilir, kemungkinan akan menghadapi pemungutan suara lain mengenai resolusi serupa di hadapan Majelis Umum PBB yang lebih luas yang semuanya terdiri dari 193 negara anggota.
Moskow tidak memiliki hak veto di sana dan resolusi tersebut dapat disahkan dengan selisih yang substansial, meskipun tidak mengikat.
Majelis Umum mengadakan pemungutan suara serupa pada tahun 2014 yang mengutuk perebutan Krimea oleh Rusia, yang memperoleh 100 suara mendukung.
Moskow sebelumnya telah memveto resolusi Dewan Keamanan yang mengutuk tindakannya di Krimea. Tiga belas negara mendukungnya dengan Tiongkok abstain. (Straitstimes/OL-13)
Baca Juga: Pasukan Rusia Bergerak ke Ibu Kota Ukraina, Kiev
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan kritik keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyebutnya sebagai budak perang setelah serangan Rusia berdampak pada listrik
SERANGAN udara terbaru Rusia menyebabkan gangguan besar pada infrastruktur vital di Ukraina. Listrik dan air dilaporkan tidak dapat diakses di ibu kota Kyiv
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Rusia kembali serang Kyiv, ibu kota Ukraina, dengan drone pada 5 Februari 2026. Dua warga luka, gedung TK dan perkantoran rusak di tengah kelanjutan perundingan damai di Abu Dhabi.
Sebelumnya, FIFA dan UEFA telah membekukan keanggotaan Rusia dari seluruh kompetisi internasional sejak Februari 2022, sesaat setelah invasi skala penuh ke Ukraina dimulai.
KEPALA Dana Investasi Langsung Rusia Kirill Dmitriev, pada Selasa (27/1), mengatakan bahwa penarikan pasukan Ukraina dari Donbas dapat mendorong perdamaian di Ukraina.
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
AS kembali menggunakan hak vetonya dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggagalkan resolusi terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved