PARA pemimpin Uni Eropa telah sepakat untuk menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia di berbagai bidang mulai dari keuangan hingga transportasi.
Berbicara setelah pertemuan puncak darurat yang didedikasikan untuk invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa pihaknya akan meminta pertanggungjawaban Kremlin.
"Paket sanksi besar-besaran dan ditargetkan yang disetujui para pemimpin Eropa malam ini dengan jelas menunjukkan bahwa itu akan berdampak maksimal pada ekonomi Rusia dan elit politik," katanya pada Jumat (25/2) dini hari.
Sanksi baru akan menghantam lima bidang yakni sektor keuangan, sektor energi, sektor transportasi, kontrol ekspor dan kebijakan visa, menurut ketua Komisi.
"Paket ini termasuk sanksi keuangan yang memotong akses Rusia ke pasar modal paling penting. Kami sekarang menargetkan 70% pasar perbankan Rusia, tetapi juga perusahaan milik negara utama termasuk bidang pertahanan," katanya.
Sanksi akan meningkatkan biaya pinjaman Rusia dan secara bertahap mengikis basis industrinya, menurut von der Leyen, yang juga mengatakan elit Rusia akan terkena dampaknya.
“Dalam hal energi, larangan ekspor kami akan memukul minyak dengan membuat Rusia tidak mungkin meningkatkan kilang minyaknya,” tuturnya.
Juga akan ada larangan penjualan pesawat, suku cadang dan peralatan ke maskapai Rusia, dan membatasi akses Rusia ke teknologi penting yang dibutuhkan untuk membangun semikonduktor dan teknologi canggih lainnya, kata para pejabat.
“Dan dalam hal visa, para diplomat dan kelompok terkait serta pebisnis tidak akan lagi memiliki akses istimewa ke Uni Eropa," terangnya.
"Persatuan kami adalah kekuatan kami.”
"Kremlin mengetahui hal ini dan telah mencoba yang terbaik untuk memecah belah kami, tetapi gagal total. Yang terjadi justru sebaliknya," tambahnya.
Presiden Komisi mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang mencoba untuk menundukkan negara Eropa yang ramah dan dia mencoba untuk menggambar ulang peta Eropa dengan paksa. Dia harus dan akan gagal.
Paket sanksi rinci diharapkan akan disetujui oleh duta besar Uni Eropa pada Jumat pagi dan kemudian distempel oleh menteri luar negeri pada sore hari. (Politico.eu/OL-12)
