Kamboja Sebut Perwakilan Non-Politik Myanmar Diundang ke Pertemuan ASEAN

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Kamboja, pada Kamis (3/2), mengatakan bahwa perwakilan non-politik dari Myanmar telah diundang untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Asia Tenggara bulan ini daripada menteri luar negeri yang ditunjuk militer negara itu.

Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), kata juru bicara Kemenlu Kamboja Chum Sounry, belum mencapai konsensus untuk mengundang menteri luar negeri Myanmar di tengah kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian ASEAN.

Kamboja adalah Ketua ASEAN saat ini dan akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri pada 16 dan 17 Februari 2022.

"Sementara itu, kami mendorong Myanmar untuk diwakili oleh tingkat non-politik daripada membiarkan kursinya kosong," kata Chum Sounry yang juga menjabat Menlu Kamboja, seraya menambahkan terserah Myanmar untuk memutuskan siapa yang akan mewakili.

Baca juga : AS dan Sekutunya Beri Sanksi untuk Tiga Pejabat Myanmar

Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih tahun lalu, dengan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta terhadap lawan-lawannya, menurut angka yang dikutip oleh kantor hak asasi manusia PBB.

Pasukan di perdesaan juga bertempur di berbagai front dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi yang telah mengangkat senjata.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (2/2), Kamboja mengatakan bahwa pihaknya sangat khawatir atas perkembangan di Myanmar, termasuk laporan kekerasan yang terus berlanjut dan memburuknya situasi kemanusiaan.

"Negara-negara anggota ASEAN menggarisbawahi urgensi penghentian segera kekerasan dan bagi semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya," kata pernyataan itu.

ASEAN tahun lalu membuat kejutan dengan melarang junta menghadiri pertemuan-pertemuan penting karena kegagalannya menghormati konsensus perdamaian ASEAN.

Namun perbedaan pendapat atas masalah itu terus berlanjut. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bertemu dengan pemimpin militer Min Aung Hlaing di Myanmar pada 7 Januari.

Beberapa negara tetangga di kawasan itu pun khawatir bahwa kunjungan tersebut dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap junta. (CNA/Nur/OL-09)