Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KANTOR Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan sedikitnya 1.500 orang tewas dalam protes menentang kudeta di Myanmar yang berlangsung selama setahun terakhir, sementara ribuan orang lainnya kemungkinan tewas dalam konflik bersenjata.
"Kami telah mendokumentasikan 1.500 orang yang terbunuh, tetapi ini hanya dalam konteks protes," kata juru bicara HAM PBB Ravina Shamdasani, Selasa.
Ia mengatakan, korban termasuk 200 orang yang tewas karena penyiksaan dalam tahanan militer.
"Ini 1.500 tidak termasuk orang yang tewas akibat konflik bersenjata. Kami memahami bahwa jumlahnya ribuan," kata Shamdasani.
Baca juga : Amnesty Sepakati Kelompok Hak Asasi Lain Kutuk Apartheid Israel
Selama periode itu pula, sedikitnya 11.787 orang ditahan secara tidak sah di Myanmar, termasuk 8.792 orang yang masih ditahan.
"Ini untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap militer, baik dalam protes damai atau bahkan melalui aktivitas daring," ujar Shamdasani, menjelaskan tentang angka penahanan sewenang-wenang yang dilakukan militer Myanmar.
Sementara itu, junta yang berkuasa di Myanmar telah membantah perkiraan sebelumnya tentang jumlah korban tewas yang dirilis oleh kelompok-kelompok HAM. (Ant/OL-7)
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
SERANGAN Hamas terhadap Israel, 7 Oktober 2023, membangkitkan simpati internasional, khususnya sekutu Israel, terhadap pemerintahan esktrem kanan Israel.
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PM Kanada Mark Carney mengatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.
Inggris berencana mengakui Negara Palestina paling cepat pada September.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved