Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KANTOR Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan sedikitnya 1.500 orang tewas dalam protes menentang kudeta di Myanmar yang berlangsung selama setahun terakhir, sementara ribuan orang lainnya kemungkinan tewas dalam konflik bersenjata.
"Kami telah mendokumentasikan 1.500 orang yang terbunuh, tetapi ini hanya dalam konteks protes," kata juru bicara HAM PBB Ravina Shamdasani, Selasa.
Ia mengatakan, korban termasuk 200 orang yang tewas karena penyiksaan dalam tahanan militer.
"Ini 1.500 tidak termasuk orang yang tewas akibat konflik bersenjata. Kami memahami bahwa jumlahnya ribuan," kata Shamdasani.
Baca juga : Amnesty Sepakati Kelompok Hak Asasi Lain Kutuk Apartheid Israel
Selama periode itu pula, sedikitnya 11.787 orang ditahan secara tidak sah di Myanmar, termasuk 8.792 orang yang masih ditahan.
"Ini untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap militer, baik dalam protes damai atau bahkan melalui aktivitas daring," ujar Shamdasani, menjelaskan tentang angka penahanan sewenang-wenang yang dilakukan militer Myanmar.
Sementara itu, junta yang berkuasa di Myanmar telah membantah perkiraan sebelumnya tentang jumlah korban tewas yang dirilis oleh kelompok-kelompok HAM. (Ant/OL-7)
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Laporan IPC menjadi pernyataan resmi pertama yang memastikan kelaparan di Gaza terjadi.
Rencana Israel akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari selatan sehingga membatasi pergerakan serta akses warga Palestina.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas peran Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB pertama untuk isu air
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved