AMNESTY International pada Selasa (1/2) melabeli Israel sebagai negara apartheid yang memperlakukan warga Palestina sebagai kelompok ras yang lebih rendah. Label dari Amnesty itu sama dengan penilaian kelompok hak asasi lain yang ditolak keras pula oleh negara Yahudi itu.
Setahun yang lalu, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Israel B'Tselem mendapat kecaman ketika menegaskan bahwa kebijakan Israel telah dirancang untuk menegakkan supremasi Yahudi dari Sungai Yordan ke Laut Mediterania dan memenuhi definisi apartheid.
Kelompok Human Rights Watch yang berbasis di New York pada April menjadi kelompok hak asasi internasional besar pertama yang secara terbuka melontarkan tuduhan kontroversial tersebut.
Laporan Amnesty yang berbasis di London, Inggris, itu didasarkan pada seruan-seruan sebelumnya dalam menegaskan bahwa apartheid dipaksakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan dalam Israel sendiri yang memiliki warga Arab lebih dari 20% populasi.
"Apakah mereka tinggal di Gaza, Jerusalem timur, dan seluruh Tepi Barat, atau Israel sendiri, orang Palestina diperlakukan sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan hak-hak mereka secara sistematis dirampas," kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard dalam pernyataannya.
"Kebijakan kejam Israel tentang pemisahan, perampasan, dan pengucilan di semua wilayah dalam kendalinya jelas merupakan apartheid." Amnesty menekankan bahwa pihaknya tidak membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina dengan kondisi di Afrika Selatan era apartheid tetapi mengatakan perilaku dan kebijakan Israel memenuhi kriteria untuk kejahatan apartheid sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional.
Callamard mengatakan kepada AFP bahwa warga Arab Israel tidak akan mengalami apartheid dengan cara yang sama seperti orang Palestina di Gaza tetapi rezim apartheid ada di kedua tempat.
Dalam pernyataan yang dirilis Senin, Kementerian Luar Negeri Israel meminta Amnesty untuk menarik laporan tersebut.
"Amnesti dulu merupakan organisasi terhormat yang kita semua hormati. Saat ini justru sebaliknya," kata Menteri Luar Negeri Yair Lapid.
Baca juga: Israel Hukum Tentara terkait Kematian Lansia Palestina dalam Tahanan
"Kutipan Amnesty merupakan kebohongan yang disebarkan oleh organisasi teroris," tambahnya. Ia menyebut laporan itu terputus dari kenyataan.
"Israel tidak sempurna, tetapi ini negeri demokrasi yang berkomitmen pada hukum internasional dan terbuka untuk pengawasan." (AFP/OL-14)
