ISRAEL telah memberikan persetujuan awal untuk rencana yang akan memperluas batas kota Jerusalem dengan membangun ribuan rumah ilegal baru di tanah Tepi Barat yang diduduki di sekitar kota. Ini menarik permintaan Palestina agar Washington campur tangan.
Pada Rabu (24/11), Pemerintah Kotamadya Jerusalem menyalakan lampu hijau atas lingkungan timur baru di tanah yang terletak di perbatasan Tepi Barat, dekat kota pusat Palestina Ramallah. Situs tersebut, yang pernah menjadi tempat Bandara Qalandiya, dikenal oleh orang Israel sebagai Atarot.
Situs bandara, yang ditutup setelah letusan Intifada kedua pada 2000, ditetapkan dalam rencana Timur Tengah mantan Presiden AS Donald Trump sebagai zona pariwisata Palestina. Daerah itu di antara lingkungan Palestina Kafr Akab dan kamp pengungsi Qalandiya.
Baca juga: Australia Masukkan Hizbullah sebagai Organisasi Teroris, Israel Terima Kasih
Rencana tersebut, yang memerlukan tahap persetujuan lebih lanjut, yaitu membangun 3.000 rumah. "Ini dengan maksud untuk menambah 6.000 rumah pada akhirnya," kata Wakil Wali Kota Jerusalem Arieh King kepada Reuters sebagaimana dikutip dari Aljazeera.
Permukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional. Solusi dua negara yang ditetapkan oleh Kesepakatan Oslo pada 1993 menetapkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, Israel mengeklaim seluruh kota Jerusalem sebagai ibu kotanya yang tak terpisahkan.
Pembicaraan damai yang disponsori AS antara kedua pihak terhenti pada 2014. Washington sejak itu mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, tanpa secara eksplisit mendukung klaimnya atas semua kota.
Baca juga: Erdogan Serukan Negara Muslim Hentikan Penindasan Israel terhadap Palestina
"Rencana pemukiman ini bertujuan menuntaskan pemisahan Jerusalem dari daerah terpencil kami di Palestina dalam upaya untuk menjadikannya Israel, Yahudisasi, dan mencaploknya," kata kementerian luar negeri Palestina dalam suatu pernyataan.
Ia mendesak AS dan kekuatan lain untuk segera campur tangan untuk menghentikan proyek dan rencana kolonial ini. Kedutaan Besar AS di Jerusalem tidak segera berkomentar.
Sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Jerusalem Timur yang diduduki terus berlanjut di bawah setiap pemerintahan Israel sejak 1967.
Baca juga: Kandas, Tuntutan Kompensasi Kematian Empat Anak Palestina ke MA Israel
Namun, konstruksi dipercepat dalam beberapa tahun terakhir di bawah mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan ledakan signifikan selama pemerintahan Trump di AS yang dituduh oleh warga Palestina sebagai bias pro-Israel yang mengerikan. (OL-14)
