Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
IRAN menuntut jaminan Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan pernah lagi menarik diri dari perjanjian nuklir pada 2015. Republik Islam itu memperingatkan Teheran tidak akan menerima pengembalian sebagian dari kesepakatan itu.
"Washington harus menjamin bahwa tidak ada pemerintah Amerika lain yang dapat mencemooh dunia atau hukum internasional dan yang telah dilakukan tidak akan pernah terulang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh pada konferensi pers merujuk pada penarikan AS pada 2018.
Pembicaraan untuk memulihkan kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia akan dilanjutkan di Wina pada 29 November, setelah ditangguhkan sejak Juni. Khabtizadeh mengatakan Washington harus secara definitif mencabut sanksi yang tidak adil dan ilegal yang telah mereka berikan setelah penarikan mereka dari perjanjian nuklir.
Baca juga: Vietnam Gandeng Iran Bicarakan Kapal Tanker Minyak yang Disita
Juru bicara itu menekankan bahwa kemajuan dalam negosiasi bergantung pada pencabutan sanksi AS. AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan di bawah presiden Donald Trump dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Iran, termasuk larangan sepihak pada ekspor minyaknya.
Sebagai tanggapan, Iran mulai pada 2019 berjalan kembali pada pembatasan ketat pada kegiatan nuklirnya di bawah kesepakatan. Kecuali sanksi dicabut, Iran tidak akan membalikkan langkah-langkah tersebut, kata Khabtizadeh.
Presiden Joe Biden mengambil alih Gedung Putih pada Januari berharap untuk kembali ke kesepakatan 2015.
Tidak ada pengembalian sebagian dari kesepakatan itu, juru bicara Kemenlu Iran itu memperingatkan. "Entah kita setuju dalam segala hal atau tidak sama sekali," katanya.
Dia mengumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Ali Bagheri akan menjabat sebagai kepala negosiator Iran. Ia akan mengunjungi London, Paris, Berlin, dan kemungkinan Madrid pada minggu ini.
Baca juga: Polisi Irak Bentrok dengan Pengunjuk Rasa Pro-Iran
Pada Sabtu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian meminta Barat untuk realistis dan menahan diri dari tuntutan berlebihan kepada Iran. Itu disampaikan selama telepon dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov. (AFP/OL-14)
Tiga kardinal AS mengeluarkan pernyataan bersama yang jarang terjadi, menyerukan kebijakan luar negeri bermoral dan menolak perang sebagai instrumen kepentingan nasional.
Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menolak undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa alasan di baliknya?
Presiden Donald Trump mengaku menerima 'informasi buruk' terkait pengerahan pasukan Eropa ke Greenland.
Donald Trump mengklaim telah menghentikan 8 perang besar demi gelar Nobel Perdamaian. Benarkah?
Ketegangan memuncak! Donald Trump sebut AS tidak lagi murni memikirkan perdamaian setelah gagal raih Nobel, sambil terus mendesak kendali penuh atas Greenland.
Di balik ketegangan NATO, media pemerintah Rusia justru memuji rencana Donald Trump mencaplok Greenland. Apakah ini taktik pecah belah Barat?
Memang realisme politik Trump untuk menahan kemerosotan AS merupakan preseden yang mengancam tatanan internasional.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengakui ribuan orang tewas dalam aksi protes anti-pemerintah. Ia menuding campur tangan AS dan Donald Trump sebagai pemicu kekerasan.
Presiden Iran Pezeshkian mengeklaim AS & Israel adalah dalang kerusuhan.
Otoritas Iran mengeklaim telah menahan 3.000 orang. Di sisi lain, David Barnea (Mossad) bertemu utusan Donald Trump bahas serangan militer.
Situasi di berbagai kota besar Iran dilaporkan sunyi senyap menyusul tindakan keras mematikan dari otoritas keamanan setempat yang berhasil meredam gelombang protes besar.
Gelombang protes yang mengguncang Iran sejak akhir Desember mencatatkan rekor kelam sebagai kerusuhan paling mematikan dalam sejarah pemerintahan negara tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved