Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ISRAEL menetapkan enam kelompok masyarakat sipil Palestina terkemuka sebagai organisasi teroris yang dilarang pada Jumat (22/10). Sontak saja, langkah itu dikutuk oleh Otoritas Palestina dan organisasi hak asasi manusia internasional.
Kementerian Luar Negeri Palestina dengan tegas mengutuk dan menolak tuduhan Israel terhadap masyarakat sipil Palestina dan pembela hak asasi manusia. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di wilayah Palestina mengatakan pihaknya khawatir dengan langkah tersebut dan menuduh Israel melakukan kampanye stigmatisasi yang panjang terhadap organisasi ini dan organisasi lain yang mengganggu kemampuan mereka untuk melaksanakan pekerjaan penting mereka.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan AS akan menghubungi mitranya di Israel untuk informasi lebih lanjut mengenai dasar penunjukan ini. "Pemerintah Israel tidak memberikan kami pemberitahuan awal bahwa kelompok-kelompok itu akan dituding," katanya.
"Kami percaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan masyarakat sipil yang kuat sangat penting bagi pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif," kata Price kepada wartawan.
Shawaan Jabareen, yang mengepalai salah satu kelompok terlarang itu, Al-Haq, mengatakan kepada AFP bahwa penstempelan itu merupakan keputusan politik yang tidak berhubungan dengan masalah keamanan tetapi ditujukan untuk menghentikan pekerjaan organisasi-organisasi ini.
Dalam pernyataan bersama, Amnesty International dan Human Rights Watch mencatat bahwa penstempelan Israel secara efektif melarang kegiatan enam kelompok tersebut membuat anggota mereka menjadi sasaran penggerebekan dan penangkapan oleh pasukan keamanan. "Keputusan yang mengerikan dan tidak adil ini merupakan serangan oleh pemerintah Israel terhadap gerakan hak asasi manusia internasional," kata Amnesty dan HRW.
Kelompok-kelompok hak asasi yang berbasis di Israel juga memprotes langkah tersebut. "Itu serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sesuai dengan rezim totaliter dan kolonial. Ini pun merupakan penganiayaan politik dengan dalih undang-undang antiterorisme," ujar salah kelompok HAM di Israel, Adalah.
Baca juga: Israel Tetapkan Enam Kelompok Sipil Terkemuka Palestina sebagai Teroris
B'Tselem mennyebut langkah itu sebagai karakteristik rezim totaliter dengan tujuan yang jelas untuk menutup organisasi-organisasi ini. Pada Mei, badan keamanan internal Israel Shin Bet mengatakan memiliki bukti bahwa kelompok masyarakat sipil telah menipu negara-negara Eropa yang menyumbangkan jutaan euro untuk akhirnya mendanai PFLP. (AFP/OL-14)
Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina dan yang pertama di antara negara-negara demokrasi kaya G7 yang melakukannya.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa bantuan akan mulai dikirim melalui udara ke Gaza, atas permintaan dari negara tetangga, Yordania.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved