Mali meminta sebuah perusahaan militer milik swasta di Rusia untuk membantunya memerangi gerilyawan, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Sabtu (25/9) di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Junta militer Mali yang berumur setahun itu hampir mencapai kesepakatan dengan Warner Group, perusahaan bidang jasa militer milik swasta di Rusia, sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters.
Langkah Mali itu memicu oposisi dari Prancis, yang mengatakan tindakan itu "tidak sejalan" dengan keberadaan Prancis yang masih berlanjut di negara Afrika Barat tersebut. "Mereka memerangi terorisme, secara kebetulan, dan mereka telah beralih ke perusahaan militer milik swasta dari Rusia sehubungan dengan fakta bahwa, seperti yang saya pahami, Prancis ingin secara signifikan menarik komponen militernya yang ada di sana," kata Lavrov tentang junta Mali saat konferensi pers.
Kementerian pertahanan Prancis menolak berkomentar.
Junta militer Mali mengatakan pihaknya akan mengawasi transisi demokrasi menuju pemilihan umum pada Februari 2022.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Jumat (24/9) mengatakan dia memberi tahu Lavrov dan mitranya dari Mali minggu ini di New York bahwa Uni Eropa akan menganggap bahwa kemungkinan untuk menggunakan jasa Wagner Group tersebut sudah keluar batas dan "akan ada konsekuensinya pada kerja sama kami."
Para menteri luar negeri Uni Eropa membahas masalah tersebut pada Senin selama pertemuan tertutup di sela-sela sidang tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB di New York.
Lavrov mengatakan pemerintah Rusia tidak ada hubungannya dengan kesepakatan antara perusahaan militer swasta dan Mali. (Ant/OL-12)
