Taliban Minta Bicara di Sidang Majelis Umum PBB

KEMENTERIAN Luar Negeri Taliban telah meminta izin untuk berbicara di Sidang Majelis Umum PBB di New York. Hal itu dikatakan juru bicara PBB, Selasa (21/9).

Duta Besar pemerintah Afghanistan, yang digulingkan Taliban, bulan lalu, juga meminta kesempatan berbicara namun PBB belum memutuskan siapa yang berhak mewakili negara itu di lembaga dunia itu.

Komite kredensial akan memutuskan permintaan itu namun belum diketahui siapa yang akan berbicara atas nama Afghanistan di PBB.

Baca juga: PM Australia Enggan Berbicara dengan Presiden Prancis di Pertemuan PBB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerima surat dari perwakilan Taliban Amir Khan Muttaqi yang meminta izin berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Surat itu bertanggal 20 September, sehari sebelum Sidang Majelis Umum PBB digelar, dan menyebut Muttaqi sebagai Menteri Luar Negeri.

Surat itu tidak menjelaskan apakah Muttaqi akan hadir di New York untuk berbicara langsung atau Taliban akan mengirimkan pesan video, saat banyak pemimpin dunia absen karena covid-19.

Surat itu juga menegaskan Ghulam Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan di PBB.

Isaczai adalah duta besar Afghanistan untuk PBB sebelum Taliban menggulingkan pemerintahan yang sah, Agustus lalu saat pasukan Amerika Serikat ditarik dari negara itu setelah perang selama 20 tahun.

Surat itu mengatakan Taliban menominasikan perwakilan mereka di Doha Suhail Shaheen sebagai Duta Besar Afghanistan untuk PBB.

Surat yang menampilkan kop bertuliskan "Kementerian Luar Negeri Emirat Islam  Afghanistan", juga mengatakan mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah digulingkan pada 15 Agustus, saat dia melarikan diri dari negara itu.

"Negara-negara di dunia tidak lagi mengakuinya sebagai presiden," ungkap surat itu.

PBB juga mengatakan Guterrres menerima surat terpisah dari Isaczai, bertanggal 15 September, yang mencakup daftar delegasi Afghanistan, yang akan hadir di Sidang majelis Umum PBB itu.

Surat itu menyebut Isaczai adalah duta besar Afghanistan untuk PBB.

"Kedua surat itu telah dikirimkan oleh sekretariat PBB ke anggota komite kredensial untuk Sidang Majelis Umum PBB," ujar PBB.

Komite itu terdiri dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Cile, Bhutan, dan Bahama.

Hingga saat ini, belum sat pun negara di dunia mengakui pemerintahan Taliban. (AFP/OL-1)