PBB Desak Tidak Ada Pengembalian Paksa Warga Afghanistan ke Negaranya

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, meminta negara-negara untuk melarang semua pengembalian paksa warga Afghanistan ke negara mereka yang dilanda konflik. Hal itu disampaikan menyusul pengambilalihan militer oleh Taliban yang memicu kepanikan di Kabul.

Badan pengungsi PBB mengatakan telah merilis imbauan untuk tidak kembali bagi warga Afghanistan, bersikeras tidak ada warga negara Afghanistan yang harus dipaksa untuk kembali, termasuk pencari suaka yang klaimnya ditolak.

"Di tengah memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia di sebagian besar negara dan keadaan darurat kemanusiaan yang sedang berlangsung, UNHCR menyerukan kepada negara-negara untuk menghentikan pemulangan paksa warga negara Afghanistan yang sebelumnya telah ditentukan tidak membutuhkan perlindungan internasional," kata Shabia Mantoo, juru bicara UNHCR kepada wartawan di Jenewa.

Dia menyambut baik fakta bahwa sejumlah negara Eropa telah menghentikan semua pengembalian paksa ke Afghanistan, dan menyuarakan harapan bahwa negara lain akan segera mengikutinya.

Puluhan ribu orang telah mencoba melarikan diri dari Afghanistan untuk melarikan diri dari pemerintahan Islam garis keras di bawah Taliban, atau takut akan pembalasan langsung karena berpihak pada pemerintah yang didukung AS yang memerintah selama dua dekade terakhir.

Baca juga : Lebih dari 600 Warga Afghanistan Berdesakan dalam Pesawat Militer AS

Bahkan sebelum kekacauan dalam beberapa hari terakhir, Mantoo mengatakan lebih dari 550.000 warga Afghanistan telah mengungsi akibat konflik dan ketidakamanan sejak awal tahun.

"Sementara warga sipil sejauh ini hanya melarikan diri secara sporadis dalam jumlah yang lebih sedikit ke negara-negara tetangga Afghanistan, situasinya terus berkembang pesat," katanya.

Taliban telah berusaha meyakinkan masyarakat internasional bahwa warga Afghanistan tidak boleh takut kepada mereka, tetapi PBB menyuarakan keprihatinan mendalam atas risiko pelanggaran hak terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak perempuan dan mereka yang dianggap terkait dengan pemerintah Afghanistan, organisasi internasional atau pasukan militer.

"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan semua kemungkinan dukungan kepada mereka yang mungkin dalam bahaya," kata juru bicara kantor hak asasi PBB Rupert Colville kepada wartawan.

Dia juga mendesak Taliban untuk menghormati janji yang dibuat untuk menjadi inklusif, dan untuk memungkinkan perempuan dan anak perempuan untuk bekerja dan pergi ke sekolah. (AFP/OL-7)