Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PARA Menteri Luar Negeri ASEAN menunjuk Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto Suryodipuro mengatakan, Erywan akan segera memulai kerjanya sesuai timeline dan akan diberikan akses penuh kepada semua pihak di Myanmar.
“Selama pembahasan yang cukup alot, ASEAN itu kompak tentang dukungan terhadap Dato Erywan sebagai special envoy,” kata Arto dalam konferensi pers daring, Rabu (4/8).
“Special envoy melapor kepada pertemuan tingkat Menlu yang mendatang di bulan September,” imbuhnya.
Arto menuturkan, kedepannya Myanmar harus bekerja sama dalam konteks ASEAN karena bagaimana pun juga kesuksesan special envoy akan menjadi keberhasilan Myanmar untuk keluar dari krisis pasca kudeta 1 Februari lalu, yang diperparah oleh situasi politik, ekonomi, dan pandemi covid-19.
Baca juga : Wapres AS Tolak Klaim Tiongkok di Laut China Selatan Selama Kunjungan ke Asia
Selain itu, ASEAN juga setuju bahwa pusat bantuan kemanusiaan (AHA Center) perlu segera bekerja untuk memberikan bantuan kemanusian kepada Myanmar.
“Layak dicatat bahwa five point of consensus, termasuk penunjukan special envoy, pelaksanaan kerja kemanusiaan oleh AHA Center ini semua mendapat dukungan yang sangat kuat dari semua mitra ASEAN. Jadi kita berharap ini semua akan bisa segera ditindaklanjuti dan terwujud,” tandasnya.
Adapun isi lima poin konsensus yakni, pertama kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstrukstif di antara semua pihak terkait harus ada untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat Myanmar.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center. Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. (OL-2)
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Strategi tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada 10 negara ASEAN bertujuan mengurangi defisit perdagangan AS melalui meningkatkan tarif impor.
TikTok Southeast Asia Growth Summit 2025 merupakan forum yang mempertemukan kreator dan publisher dari seluruh kawasan untuk berbagi wawasan seputar tren konten.
Tantangan terkini dalam rezim perdagangan seperti proteksionisme dan tarif timbal balik mengubah tren rantai pasokan dan meningkatkan ketidakpastian.
Indonesia dinilai harus mengambil tindakan dan mengantisipasi perang Thailand dan Kamboja. Sebab konflik kedua negara itu dapat memberi dampak bagi ekonomi dan keamanan di kawasan ASEAN.
JURU Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan Bangkok siap berdialog dengan Kamboja perihal meningkatnya eskalasi di perbatasan.
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved