Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS) memata-matai politisi top di Eropa, termasuk kanselir Jerman Angela Merkel, sejak 2012 hingga 2014 dengan bantuan intelijen Denmark. Hal itu dilaporkan media Denmark dan Eropa, Minggu (30/5).
Penyiar publik Denmark Danmarks Radio (DR) mengatakan badan keamanan nasional Amerika Serikat (NSA) telah menggunakan layanan internet orang-orang Denmark untuk memata-matai para politisi top dan pejabat tinggi di Jerman, Swedia, Norwegia, dan Prancis.
NSA telah memanfaatkan kolaborasi pengawasan dengan unit intelijen militer Denmark FE untuk melakukan hal tersebut, katanya.
Baca juga: Biden Janji Desak Putin Lindungi HAM
Kementerian Pertahanan Denmark belum menanggapi permintaan AFP untuk memberikan komentar.
Menurut DR, Menteri Pertahanan Trine Bramsen, yang mengambil alih pada 2019 baru saja diinformasikan terkait mata-mata tersebut pada Agustus 2020.
Dia berkata kepada penyiar bahwa “penyadapan sistematis dari sekutu dekat tentunya tidak dapat diterima.”
Hingga saat ini masih belum jelas apakah Denmark mengizinkan AS untuk menggunakan sistem pengawasannya demi memata-matai para negara tetangga.
DR mengungkapkan informasi tersebut didapat setelah penyelidikan yang dipimpinnya bersama dengan sejumlah penyiar dari berbagai negara yaitu, SVT Swedia, NRK Norwegia, NDR Jerman, WDR Suddeutsche Zeitung, dan Le Mond dari Prancis.
"Kanselir Jerman Angela Merkel, menteri luar negeri saat itu, Frank-Walter Steinmeier, dan pemimpin oposisi saat itu yakni Peer Steinbruck merupakan sejumlah nama yang diyakini menjadi korban dari tindakan mata-mata tersebut, ujar DR.
NSA berhasil mengakses pesan singkat (SMS), panggilan telepon, dan dari sisi internet yang meliputi pencarian, obrolan (chats) dari layanan pesan, ungkap DR.
Aksi spionase AS diperkirakan berlangsung selama dan setelah perselingkuhan Snowden 2013 yang meledak ketika mantan kontraktor NSA Edward Snowden mengungkap ribuan dokumen rahasia yang mengungkap pengawasan luas AS yang diberlakukan setelah serangan 11 September 2001.
Dokumen itu menunjukkan bahwa pemerintah AS memata-matai warganya sendiri dan melakukan penyadapan luas di seluruh dunia, termasuk ponsel Kanselir Angela Merkel.
Pada November 2020, DR melaporkan bahwa AS telah menggunakan kabel Denmark untuk memata-matai industri pertahanan Denmark dan Eropa dari 2012 hingga 2015. (AFP/OL-1)
Jerman resmi kirim tim militer ke Greenland menyusul ketegangan wilayah. Kanada turut pasang badan dukung integritas teritorial Denmark.
SEKRETARIS Jenderal NATO Mark Rutte memperingatkan bahwa Rusia bisa menyerang negara-negara anggota pakta pertahanan itu dalam lima tahun ke depan.
Raja Charles menjamu Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dalam jamuan kenegaraan bernuansa Natal di Windsor Castle.
SEKITAR 2,5 tahun lalu, lebih dari selusin perwira tinggi Jerman berkumpul di kompleks militer Berlin untuk menyusun rencana rahasia menghadapi kemungkinan perang dengan Rusia.
SEDIKITNYA 100.000 warga Palestina kemungkinan tewas dalam perang genosida Israel di Jalur Gaza, Palestina. Ini menurut studi baru yang dirilis Institut Max Planck.
Pemerintah Jerman menyepakati rancangan sistem dinas militer baru untuk memperkuat Bundeswehr. Program ini menargetkan 260.000 tentara aktif pada 2035.
Isu chat WhatsApp bisa disadap kembali ramai. Simak penjelasan bagaimana penyadapan terjadi, peran spyware di ponsel, serta langkah pencegahan agar akun tetap aman.
Aparat penegak hukum kini tidak boleh melakukan penyadapan secara sembarangan untuk kasus tindak pidana umum.
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej membantah isu bahwa KUHAP baru memberi kewenangan aparat untuk melakukan pemblokiran dan penyadapan tanpa izin pengadilan.
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah isu soal polisi yang bisa menyadap tanpa izin hakim dalam UU KUHAP.
Ardi juga menyayangkan upaya kriminalisasi militer yang dilakukan terhadap Ferry Irwandi. Menurutnya, langkah tersebut justru menurunkan wibawa pertahanan siber nasional.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved