Rabu 05 Mei 2021, 15:41 WIB

Selandia Baru Enggan Sebut Tiongkok Lakukan Genosida

Atikah Ishmah Winahyu | Internasional
Selandia Baru Enggan Sebut Tiongkok Lakukan Genosida

AFP
Perempuan Muslim Uighur ikut dalam aksi protes di Turki yang menyasar otoritas Tiongkok.

 

SELANDIA Baru enggan memberi label perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur sebagai genosida. Parlemen dengan suara bulat mengeluarkan mosi keprihatinan besar atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang, Tiongkok.

Namun, setelah Partai Buruh yang berkuasa di bawah Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern bersikeras bahwa setiap referensi untuk genosida dihapuskan. Anggota parlemen Brooke van Velden menyayangkan sikap Selandia Baru yang menolak untuk menggunakan istilah genosida. Hanya karena tidak mau mengecewakan mitra dagang terbesarnya.

"Dunia menatap kita sekarang untuk melihat standar apa yang akan kita tetapkan. Dapatkah CCP (Partai Komunis China) menganggap kita sebagai mata rantai terlemah di Aliansi Barat," tutur Velden.

Baca juga: Tiongkok Kembali Vonis Mati pada Mantan Pejabat Uighur

"Kita mungkin menghadapi ancaman kerugian jika kita mengutarakan pikiran kita. Namun, kita menghadapi bahaya yang jauh lebih besar jika tidak melakukannya," imbuhnya.

Setidaknya satu juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp wilayah Xinjiang. Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengatakan kepada parlemen, bahwa Selandia Baru telah menyuarakan keprihatinan terhadap situasi di Xinjiang, pada tingkat pemerintahan tertinggi.

Namun, dia menekankan bahwa Wellington hanya mengakui genosida ketika telah ditetapkan oleh pengadilan internasional. Dalam hal ini, mengutip Holocaust, serta kekejaman di Rwanda dan Kamboja.

Baca juga: Deplu AS: Tiongkok Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang

"Kami belum secara resmi menetapkan situasi tersebut sebagai genosida. Ini bukan berarti kurangnya perhatian," pungkas Mahuta.

"Genosida adalah kejahatan internasional yang paling parah. Keputusan hukum formal hanya boleh dilakukan setelah penilaian yang ketat atas dasar hukum internasional,” lanjutnya.

Pekan ini, Ardern mengakui perbedaan Selandia Baru dengan Tiongkok tentang HAM menjadi lebih sulit untuk didamaikan. Akan tetapi, pemerintahnya terus menunjukkan aspek yang menjadi perhatian Tiongkok.(France24/OL-11)

 

Baca Juga

Ludovic MARIN / AFP

Lama menghilang, Jack Ma sedang Studi Tur di Spanyol

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 21:41 WIB
Ma sedang berada di Spanyol mengikuti studi tur pertanian dan teknologi yang berkaitan dengan isu lingkungan, berdasarkan laporan mengutip...
AFP/Kamil Krzaczynski.

Amerika Serikat Izinkan Vaksinasi Covid-19 Ketiga dari Merek Berbeda

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 21:24 WIB
FDA mungkin membuat pengumuman pada Rabu (20/10) ketika juga diharapkan untuk mengesahkan booster untuk vaksin Moderna dan Johnson &...
AFP/Kola Sulaimon.

Perubahan Iklim Ancam Lebih dari 100 Juta Orang Afrika

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 21:09 WIB
Dalam laporan menjelang KTT iklim COP 26 di Glasgow, PBB menyoroti kerentanan tidak proporsional Afrika tahun lalu dari kerawanan pangan,...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya