Selandia Baru Enggan Sebut Tiongkok Lakukan Genosida

SELANDIA Baru enggan memberi label perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur sebagai genosida. Parlemen dengan suara bulat mengeluarkan mosi keprihatinan besar atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang, Tiongkok.

Namun, setelah Partai Buruh yang berkuasa di bawah Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern bersikeras bahwa setiap referensi untuk genosida dihapuskan. Anggota parlemen Brooke van Velden menyayangkan sikap Selandia Baru yang menolak untuk menggunakan istilah genosida. Hanya karena tidak mau mengecewakan mitra dagang terbesarnya.

"Dunia menatap kita sekarang untuk melihat standar apa yang akan kita tetapkan. Dapatkah CCP (Partai Komunis China) menganggap kita sebagai mata rantai terlemah di Aliansi Barat," tutur Velden.

"Kita mungkin menghadapi ancaman kerugian jika kita mengutarakan pikiran kita. Namun, kita menghadapi bahaya yang jauh lebih besar jika tidak melakukannya," imbuhnya.

Setidaknya satu juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp wilayah Xinjiang. Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengatakan kepada parlemen, bahwa Selandia Baru telah menyuarakan keprihatinan terhadap situasi di Xinjiang, pada tingkat pemerintahan tertinggi.

Namun, dia menekankan bahwa Wellington hanya mengakui genosida ketika telah ditetapkan oleh pengadilan internasional. Dalam hal ini, mengutip Holocaust, serta kekejaman di Rwanda dan Kamboja.

"Kami belum secara resmi menetapkan situasi tersebut sebagai genosida. Ini bukan berarti kurangnya perhatian," pungkas Mahuta.

"Genosida adalah kejahatan internasional yang paling parah. Keputusan hukum formal hanya boleh dilakukan setelah penilaian yang ketat atas dasar hukum internasional,” lanjutnya.

Pekan ini, Ardern mengakui perbedaan Selandia Baru dengan Tiongkok tentang HAM menjadi lebih sulit untuk didamaikan. Akan tetapi, pemerintahnya terus menunjukkan aspek yang menjadi perhatian Tiongkok.(France24/OL-11)