Rabu 05 Mei 2021, 15:41 WIB

Selandia Baru Enggan Sebut Tiongkok Lakukan Genosida

Atikah Ishmah Winahyu | Internasional
Selandia Baru Enggan Sebut Tiongkok Lakukan Genosida

AFP
Perempuan Muslim Uighur ikut dalam aksi protes di Turki yang menyasar otoritas Tiongkok.

 

SELANDIA Baru enggan memberi label perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur sebagai genosida. Parlemen dengan suara bulat mengeluarkan mosi keprihatinan besar atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang, Tiongkok.

Namun, setelah Partai Buruh yang berkuasa di bawah Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern bersikeras bahwa setiap referensi untuk genosida dihapuskan. Anggota parlemen Brooke van Velden menyayangkan sikap Selandia Baru yang menolak untuk menggunakan istilah genosida. Hanya karena tidak mau mengecewakan mitra dagang terbesarnya.

"Dunia menatap kita sekarang untuk melihat standar apa yang akan kita tetapkan. Dapatkah CCP (Partai Komunis China) menganggap kita sebagai mata rantai terlemah di Aliansi Barat," tutur Velden.

Baca juga: Tiongkok Kembali Vonis Mati pada Mantan Pejabat Uighur

"Kita mungkin menghadapi ancaman kerugian jika kita mengutarakan pikiran kita. Namun, kita menghadapi bahaya yang jauh lebih besar jika tidak melakukannya," imbuhnya.

Setidaknya satu juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp wilayah Xinjiang. Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengatakan kepada parlemen, bahwa Selandia Baru telah menyuarakan keprihatinan terhadap situasi di Xinjiang, pada tingkat pemerintahan tertinggi.

Namun, dia menekankan bahwa Wellington hanya mengakui genosida ketika telah ditetapkan oleh pengadilan internasional. Dalam hal ini, mengutip Holocaust, serta kekejaman di Rwanda dan Kamboja.

Baca juga: Deplu AS: Tiongkok Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang

"Kami belum secara resmi menetapkan situasi tersebut sebagai genosida. Ini bukan berarti kurangnya perhatian," pungkas Mahuta.

"Genosida adalah kejahatan internasional yang paling parah. Keputusan hukum formal hanya boleh dilakukan setelah penilaian yang ketat atas dasar hukum internasional,” lanjutnya.

Pekan ini, Ardern mengakui perbedaan Selandia Baru dengan Tiongkok tentang HAM menjadi lebih sulit untuk didamaikan. Akan tetapi, pemerintahnya terus menunjukkan aspek yang menjadi perhatian Tiongkok.(France24/OL-11)

 

Baca Juga

AFP

Zelensky Umumkan Lyman Bebas dari Serdadu Moskow

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 03 Oktober 2022, 18:03 WIB
Perebutan kembali Lyman telah menjadi cerita paling populer di media, kata Zelensky dalam pidato Minggu...
AFP/RICARDO ARDUENGO

Tim Penyelamat Temukan 54 Korban Badai Ian

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 03 Oktober 2022, 15:50 WIB
Banyaknya ruas jalan yang terendam banjir dan hanyutnya sejumlah jembatan membuat akses menuju beberapa wilayah Florida...
AFP/	SERGEI KARPUKHIN

Putin Minta Kyiv Kembali ke Meja Perundingan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 03 Oktober 2022, 10:52 WIB
"Masyarakat sudah menentukan pilihan, pilihan tegas ini adalah kehendak jutaan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya