Kendati Kritis Soal Uighur, Ardern Jaga Hubungan dengan Tiongkok

PERBEDAAN pandangan soal penggaran hak asasi manusia (HAM) antara Selandia Baru dan Tiongkok menjadi hal ‘yang sulit untuk didamaikan’.

Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern, Senin (3/5), setelah Wellington mendapat kritik dari negara sekutunya yang tergabung dalam Five Eyes yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Pemerintah Ardern mendapat kritik dari Five Eyes dinilai bersikap lembek terhadap Tiongkok yang melakukan pelanggaran HAM terhadap etnik muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.

Di KTT Bisnis Tiongkok yang digelar di Auckland, Selandia baru, dalam pidatonya, Ardern sempat mengungkapkan keprihatinannya terhadap apa yang terjadi di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.  

Ardern mengatakan Selandia Baru telah menyuarakan "keprihatinan besar" terhadap Tiongkok terkait  perlakuan terhadap orang-orang Uighur di Provinsi Xinjiang.

 Ia juga mengkritik sikap dan kebijakan Beijing yang mengikis kebebasan demokrasi di Hong Kong.

Namun sebagai pemimpin sayap kiri-tengah, Ardern mengatakan Wellington memiliki kebijakan luar negeri yang independen dan bebas memilih apakah hal sebagai bagian dari kebijakan umum atau didiskusinya dengan para pejabat Tiongkok.

Terlepas dari bagaimana masalah hak asasi manusia ditangani, Ardern tetap mengakui ada beberapa masalah yang tidak akan pernah disepakati antara negaranya dan Tiongkok.

"Tidak akan luput dari perhatian siapa pun di sini bahwa ketika peran China di dunia tumbuh dan berubah, perbedaan antara sistem kami - dan kepentingan serta nilai-nilai yang membentuk sistem itu - menjadi semakin sulit untuk didamaikan," katanya.

"Ini adalah tantangan yang kami, dan banyak negara lain di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga di Eropa dan kawasan lain, juga sedang bergulat," ucap Ardern.

Ardern mengatakan menunjukkan area perbedaan dengan Beijing adalah "bagian tak terpisahkan dari Selandia Baru yang tetap setia pada siapa kita sebagai sebuah bangsa".

"Kami perlu mengakui bahwa ada beberapa hal yang tidak, tidak bisa, dan tidak akan disetujui Tiongkok dan Selandia Baru," katanya. "Kebutuhan ini tidak akan merusak hubungan kita, ini hanyalah kenyataan."  (AFP/OL-09)