Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMENRINTAH Provinsi Xinjiang, Tiongkok, kembaki melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas muslim Uighur selama 100 hari berturut-turut.
Tindakan yang mereka sebut kampanye serangan keras ini, dilakukan oleh Menteri Keamanan Tiongkok, Wang Xiaohong, yang dikenal sebagai salah satu tangan Presiden Xi Jinping.
Wang Xiaohing berdalih tindakan ini untuk memberantas kekuatan kriminal dan menopang keamanan politik, serta kontrol sosial di seluruh negeri.
Baca juga: Pemerintah Indonesia Didesak Inisiasi Upaya Seret Otak Pembantaian Muslim Uighur
Loyalis Jinping ini telah mengarahkan polisi untuk menelusuri seluruh pelosok wilayah Xinjiang, guna mengantisipasi semua jenis risiko gangguan keamanan.
Informasi terbaru yang beredar di media massa dan media sosial, disebutkan dalam kampanye ‘serangan keras’ di Xinjiang, pihak berwenang Tiongkok menindak pertemuan lebih dari 30 orang.
Penggerebekan Rumah Warga Uighur
Beijing secara teratur melakukan kampanye “serangan keras” di wilayah paling barat Xinjiang, antara lain penggerebekan polisi terhadap kehidupan rumah tangga orang Uighur, pembatasan praktik Islam, dan pembatasan budaya dan bahasa kelompok etnis minoritas.
Laporan tentang dimulainya kampanye baru di Xinjiang muncul di aplikasi media sosial Tiongkok Douyin pada 3 Juli 2023 lalu, yang memuat informasi bahwasanya hal tersebut sedang diterapkan di seluruh Prefektur Hotan, yang berada di selatan Provinsi Xinjiang tempat bermukimnya mayoritas muslim Uighur.
Baca juga: Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa Kenang Tragedi Urumqi 2009 di Jakarta
Menanggapi hal ini, Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) mendesak negara-negara dunia khususnya Indonesia, untuk bergerak menyelamatkan jutaan muslim Uighur dari program kampanye serangan keras Beijing.
Peneliti sekaligus koordinator aksi AMI, Andi Setya Negara, menyebut program kampanye serangan keras diduga kuat dijadikan alasan atau legalitas Beijing dalam melakukan setiap pelanggaran berat hak azazi manusia (HAM) terhadap muslim Uighur.
“Program kampanye serangan keras hanya akal-akalan Beijing untuk ‘melegalkan’ setiap aksi kekerasan yang dilakukan aparat terhadap muslim Uighur,” kata Andi dalam keterangan, Sabtu, (29/7).
Baca juga: Lagi, Senator AS Kecam Tindakan Tak Manusiawi Tiongkok terhadap Muslim Uighur
Apalagi menurut laporan media Tiingkok, biro keamanan publik setempat, menurut Andi, sedang melakukan operasi di wilayah masing-masing, dengan fokus pada kejahatan yang dianggap mengancam ketertiban umum.
“Dari media setempat, kami mendapatkan informasi bahwasanya aparat dapat mengambil tindakan terhadap aktivitas ilegal kapan saja sepanjang tahun dan tidak akan berhenti,” ujar Andi.
“Kesewenangan ini jelas menunjukkan arogansi terhadap HAM, dimana Beijing dapat ‘menculik’ orang-orang Uighur yang mereka anggap berbahaya meski belum ada bukti terhadap hal tersebut,” jelas Andi.
Kegiatan Agama Islam Harus Izin Dulu
Program kampanye serangan keras tersebut juga memuat aturan bagi siapapun muslim Uighur yang mengadakan pertemuan dengan lebih dari 30 orang, mengadakan pesta atau melakukan upacara keagamaan, harus melaporkan dan meminta izin terlebih dahulu ke otoritas Tiongkok setempat.
Jika tidak, mereka dianggap melakukan kegiatan ilegal yang tentunya akan menerima konsekuensi dari razim komunis Tiongkok.
Baca juga: Tiongkok Dituduh Lakukan 'Sinicization' Terhadap Muslim Uighur dan Hui
Kegiatan ilegal hanya melakukan tanpa izin menggelar pertemuan lebih dari 30 orang, namun kegiatan ibadah yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah Tiongkok juga dianggap ilegal.
“Dari pengakuan petugas seperti dilansir Radio Free Asia (RFA), agar tidak dinyatakan ilegal, setiap muslim Uighur yang membaca Al-Qur’an hanya boleh dilakukan di bawah bimbingan seorang imam yang ditugaskan pemerintah, dan dilarang untuk mendiskusikan kitab suci mereka sendiri,” tutur Andi.
Pemerintah juga memberlakukan pembatasan pada pernikahan, proses pemakaman jasad muslim Uighur, dan apabila tifak mematuhi pembatasan tersebut, otoritas setempat langsung melabelinya sebagai pertemuan ilegal. (S-4)
KPK tengah menyelidiki dugaan aliran dana kepada aparat kepolisian terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto melantik lima pejabat utama (PJU) dan lima Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya, pada Senin (21/7).
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan SMA Kemala Taruna Bhayangkara serta SMA Global Darussalam Academy di DI Yogyakarta.
Polisi dilempari botol dan suar asap dalam aksi protes di luar Bell Hotel, Epping, Essex. Hotel itu digunakan untuk menampung para pencari suaka.
SEBANYAK 691 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan.
Polda Metro Jaya resmi mulai menggelar Operasi Patuh Jaya 2025, pada Senin 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Salah satu fokus utama adalah menindak pengguna pelat nomor palsu.
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
Sinergi antara dunia industri dan institusi pendidikan, akan memperkuat ketahanan kesehatan nasional serta mempercepat kemandirian industri farmasi dan vaksin di Indonesia.
AJANG Indo Defence 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan menjadi momentum penting untuk melakukan penguatan industri pertahanan di Tanah Air.
Hakim federal di San Francisco menolak permintaan California untuk segera melarang penggunaan Marinir dan Garda Nasional oleh pemerintahan Trump dalam operasi penegakan hukum.
Laporan internasional mengungkap Korea Utara telah mengirim jutaan peluru dan ribuan pasukan ke Rusia, membantu serangan terhadap Ukraina.
Di negara manapun instalasi militer jauh dari lingkungan sipil dan mesti steril.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved