Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TIONGKOK mengubah nama ratusan desa di wilayah Xinjiang sebagai sebuah upaya menghapus makna budaya dan agama bagi etnis Uighur,
Dalam laporan Human Rights Watch (HRW). ratusan desa di Xinjiang berganti nama terkait dengan agama, sejarah, atau budaya Uighur merupakan bagian dari ribuan perubahan nama antara tahun 2009 dan 2023.
Pemerintah Tiongkok menggunakan frasa Mandarin seperti “kebahagiaan”, “persatuan”, dan “harmoni” untuk menggantikan nama-nama desa Uighur tersebut.
Baca juga : Direktur Eksekutif Center for Uyghur Studies Mengelak Saat Dituduh Bela Israel
Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang Tiongkok secara radikal merombak masyarakat di Xinjiang dalam upaya untuk mengasimilasi populasi minoritas Uighur ke dalam budaya arus utama Tiongkok.
Para peneliti dari HRW dan organisasi Uyghur Hjelp yang berbasis di Norwegia mempelajari nama-nama desa di Xinjiang dari situs Biro Statistik Nasional Tiongkok selama periode 14 tahun terakhir.
Mereka menemukan ada 3.600 dari 25.000 nama desa di Xinjiang diubah. Meskipun sebagian besar perubahan nama ini terlihat biasa saja, kata HRW, sekitar seperlima atau 630 perubahan nama itu menghapus referensi terhadap agama, budaya, atau sejarah Uyghur.
Baca juga : Direktur Eksekutif Pusat Studi Uighur Ditolak Mahasiswa
Salah satu contoh yang disoroti oleh laporan tersebut adalah Aq Meschit (masjid putih) di Kabupaten Akto, sebuah desa di barat daya Xinjiang, berganti nama menjadi Desa Persatuan pada tahun 2018.
Semakin banyak bukti yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia sistematis terhadap populasi Muslim Uyghur di negara tersebut.
Sebagian besar Muslim Uygur Tiongkok tinggal di barat laut negara itu, seperti Xinjiang, Qinghai, Gansu dan Ningxia. Ada sekitar 20 juta Muslim di Tiongkok.
Kendati demikian Beijing membantah tuduhan tersebut. Meskipun Tiongkok secara resmi adalah negara ateis, pihak berwenang mengatakan mereka toleran terhadap kebebasan beragama.
Maya Wang, perwaklan Human Rights Watch di Tiongkok mengatakan pihak berwenang Tiongkok telah mengubah ratusan nama desa di Xinjiang mencerminkan propaganda pemerintah. “Perubahan nama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk menghapus ekspresi budaya dan agama Uighur,” jelasnya. (BBC/P-5)
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Muslim Muda Banten (FMMB) mengutuk keras tindakan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat muslim yang ada di Uighur.
Salah satu perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Islam Bersatu (AMIB), Amril, menduga Abdulhakim dan organisasinya mendukung Israel dibandingkan Palestina.
Sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Uighur, Abdulhakim Idris diduga menjadi corong kepentingan negara barat.
POLISI antihuru hara berpatroli di lingkungan perkotaan dekat ibu kota India pada Rabu (2/8), setelah meletusnya dua kasus kerusuhan sektarian yang telah menewaskan enam orang.
Wang Xiaohing berdalih tindakan ini untuk memberantas kekuatan kriminal dan menopang keamanan politik, serta kontrol sosial di seluruh negeri.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved