Tiongkok dan Rusia Hambat Sanksi PBB untuk Junta Militer Myanmar

DIPLOMAT utama Uni Eropa (EU) menyebut Rusia dan Tiongkok telah menghambat respons internasional terhadap kudeta militer Myanmar.

EU menyatakan pihaknya siap menawarkan lebih banyak insentif ekonomi jika demokrasi kembali mendapat tempat di Myanmar.

"Tidak aneh jika Rusia dan Tiongkok terus menghalangi upaya Dewan Keamanan PBB, termasuk untuk memberlakukan embargo senjata," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri EU Josep Borrell dalam sebuah unggahan blog, Minggu (11/4).

"Persaingan geopolitik di Myanmar akan membuat sangat sulit untuk menemukan pemahaman bersama. Tetapi kita mempunya kewajiban untuk mencobanya," kata Borrell yang berbicara atas nama 27 negara anggota EU.

Borrell mengatakan pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan lebih dari 550 pengunjuk rasa tak bersenjata, termasuk di antaranya 46 anak akibat tindakan brutal aparat keamanan berdarah sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada kudeta 1 Februari 2021.

"Dunia menyaksikan dengan ngeri, karena tentara menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri," kata Borrel.

Tiobgkok dan Rusia sama-sama memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata Myanmar, masing-masing sebagai pemasok senjata terbesar pertama dan kedua ke Myanmar.

Dewan Keamanan PBB pekan lalu menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tokoh demokratis lainnya yang ditahan penguasa militer, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut.

EU sedang menyiapkan sanksi baru bagi individu dan perusahaan milik militer Myanmar. Blok itu telah menyetujui serangkaian sanksi pertama terhadap 11 orang yang terkait dengan kudeta, termasuk panglima militer.

Sementara pengaruh ekonomi EU di negara itu relatif kecil, Borrell mengatakan EU dapat menawarkan untuk meningkatkan hubungan ekonominya dengan Myanmar jika demokrasi dipulihkan. Insentif itu bisa mencakup lebih banyak perdagangan dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan, tutur dia.

Investasi langsung asing EU di Myanmar berjumlah 700 juta dolar AS (sekitar Rp10,2 triliun) pada 2019, dibandingkan dengan 19 miliar dolar AS (sekitar Rp277,7 triliun) investasi dari Tiongkok.

Militer mengatakan kudeta dilakukan karena pemilu November tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, curang. Komisi pemilu Myanmar telah menolak tuduhan tersebut. (Rtr/Antara/OL-09)