Tolak Sanksi Myanmar, Rusia Peringatkan Potensi Konflik Sipil

RUSIA menentang sanksi terhadap junta militer di Myanmar. Negara tersebut memperingatkan bahwa tindakan hukuman dapat memicu perang saudara skala besar di negara itu.

"Ancaman dan tekanan, termasuk penggunaan sanksi terhadap otoritas Myanmar saat ini, tidak memiliki masa depan dan sangat berbahaya," bunyi laporan kantor berita Interfax yang mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia.

Kebijakan semacam itu dinilai akan mendorong warga Burma menuju konflik sipil besar-besaran. Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu.

Baca juga: Dukung Aksi Protes, Warga Myanmar Ramai-Ramai Jual Barang Bekas

Gerakan kudeta telah menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan menggagalkan eksperimen negara tersebut dengan iklim demokrasi.

Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 550 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan anti kudeta. Kekuatan internasional berupaya menambah tekanan terhadap militer Myanmar, dengan menargetkan kepentingan bisnisnya.

Baca juga: PBB Minta Dunia Cegah Perang Sudara di Myanmar

Namun, sejauh ini sanksi maupun seruan untuk menahan diri tidak menunjukkan tanda-tanda meredam kekuasaan junta. Di lain sisi, militer Myanmar berusaha untuk mengatasi kerusuhan yang meluas.

Rusia berusaha untuk mengembangkan hubungan dengan junta militer. Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin diketahui bergabung dalam parade tahunan pada Maret lalu, yang menampilkan kehebatan militer Myanmar.

Ketika rezim militer mengadakan parade dalam rangka Hari Angkatan Bersenjata, lebih dari seratus orang tewas. Pada parade tersebut, Rusia memamerkan peralatannnya, termasuk tank T-72, jet tempur MiG-29 dan helikopter Mi-24.(AFP/OL-11)