Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WARGA Myanmar yang menentang kudeta militer ramai-ramai menjual barang bekas secara daring. Hasil penjualan tersebut akan disalurkan ke pemerintahan bayangan bagi gerakan protes dan tujuan politik terkait lainnya.
Ini merupakan salah satu alternatif cara yang lebih aman dan substantif, untuk menunjukkan protes warga terhadap kudeta militer. Adapun barang bekas yang dijual mulai dari pakaian dan mainan, hingga peralatan musik dan peralatan outdoor.
Rekan-rekan dari negara asing juga didorong untuk menyumbang. Penggalangan dana di dalam Myanmar juga bertujuan meningkatkan kesadaran politik. Dalam hal ini, menolak penggulingan pemerintah yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Baca juga: Junta Militer Myanmar Tuduh Suu Kyi Langgar UU Rahasia
Pengguna Facebook terpantau memanfaatkan jejaring sosial tersebut untuk menjual barang milik mereka. Pesan yang disampaikan ialah semua uang yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CPRH). Komite tersebut dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang dihentikan oleh kudeta militer.
Komite itu mengklaim sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di Myanmar. Serta, menolak junta militer yang berkuasa, karena tidak memiliki kedudukan hukum. Di sisi lain, junta telah melarang komite tersebut dan menyatakannya sebagai pengkhianat.
Dibentuk tak lama setelah kudeta 1 Februari, CRPH membutuhkan dana besar untuk menjalankan kegiatan organisasi di dalam negeri. Berikut, upaya diplomatik di luar negeri. Namun, otoritas berwenang terus mempersempit akses Internet, yang akhir-akhir ini hanya terbatas pada sejumlah kecil rumah tangga.
Baca juga: Para Pemimpin ASEAN Siap Bahas Kondisi Politik Myanmar
Pekan lalu, seorang remaja putri menawarkan koleksi musik dan memorabilia K-pop, terutama dari grup musik EXO. Siapa pun yang tertarik harus menunjukkan kepadanya tanda terima untuk sumbangan ke CRPH. Lalu, ada yang menjual koleksi LEGO Marvel Super Heroes.
“Itu tidak terlalu mahal, tapi sulit untuk dikumpulkan. Kalau kamu tunjukkan slip donasi CRPH, kamu pilih apa saja dan akan kuberikan,” pesan si penjual.
Sekelompok orang lainnya mengiklankan koleksi novel, puisi dan buku motivasi. Hasilnya kembali disumbangkan untuk perjuangan melawan kudeta militer. Selain itu, berbagai layanan juga ditawarkan untuk membantu biaya perjuangan.(CNA/OL-11)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Capres Gabon dari oposisi Albert Ondo Ossa mengatakan pengambilalihan militer hanya revolusi bukan kudeta.
SEKELOMPOK perwira senior militer Gabon mengambil alih kekuasaan pada Rabu (30/8), seusai menuduh curang hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dimenangkan petahana Ali Bongo Ondimba.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved