Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Keamanan PBB, Kamis (1/4), mengecam dengan keras tewasnya ratysan warga sipil Myanmar, dalam sebuah pernyataan yang telah dihaluskan atas permintaan Tiongkok setelah negosiasi alot selama dua hari.
"Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terkait memburuknya situasi di Myanmar dan mengecam penggunaan kekerasan terhadap demonstrasi damai dan kematian ratusan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak," ungkap Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pernyataan resmi yang disusun oleh Inggris.
Dalam pernyataan versi sebelumnya, negara-negara Barat ingin mencantumkan 'Dewan Keamanan siap mengambil langkah-langkah lebih lanjut', yang mengacy pada sanksi internasional.
Baca juga: PBB Kecam Penindasan Media di Myanmar
Namun, Tiongkok, yang dipandang sebagai sekutu utama Myanmar, menolak masuknya kalimat tersebut.
Beijing juga bersikeras memperhalus pernyataan 'pembunuhan' ratusan warga sipil dan mengubahnya menjadi 'kematian warga sipil'.
Adapun Rusia juga beberapa kali mengeblok pernyataan resmi Dewan Keamanan PBB itu karena Moskow menginginkan adanya kalimat yang mengecam tewasnya pasukan keamanan saat mengamankan aksi demonstrasi,
Namun, keluarnya pernyataan resmi dari Dewan Keamanan PBB adalah sebuah sinyal kuat terkait situasi di Myanmar, ungkap seorang diplomat yang menolak disebutkan namanya.
Sejak terjadinya kudeta di Myanmar, 1 Februari lalu, Dewan Keamanan PBB telah tiga kali mengeluarkan pernyataan.
Pada Rabu (31/3), utusan khusus PBB untuk Myanmar meminta adanya tindakan keras terhadap junta militer dan memperingatkan kemungkinannya perang saudara di negara Asia Tenggara itu. (AFP/OL-1)
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
AS kembali menggunakan hak vetonya dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggagalkan resolusi terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.
Langkah ini menandai veto ke-50 AS terhadap resolusi terkait Israel sejak pertama kali digunakan pada 1970.
Lebih dari 80 negara PBB mengecam rencana Israel memperluas kendali di Tepi Barat dan mengklaim tanah Palestina sebagai properti negara.
Vatikan resmi menolak bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump dan memilih mendukung PBB sebagai pengelola utama krisis diplomatik internasional.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
Menlu Sugiono bertemu Wakil Palestina di PBB, bahas Solusi Dua Negara, Board of Peace, dan kesiapan Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Gaza.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16-18 Februari 2026 untuk menghadiri Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PEMERINTAH Indonesia menegaskan rencana pengerahan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza akan sepenuhnya berfokus pada misi kemanusiaan, bukan operasi tempur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved