UE Akan Perketat Aturan Ekspor Vaksin Covid-19

KOMISI Eropa akan memperketat pedoman ekspornya pada Rabu untuk mencegah aliran vaksin satu arah yang tidak adil, menurut draf yang dilihat oleh AFP.

Brussels geram karena Inggris telah mengklaim vaksin yang diproduksi di sebuah pabrik di Belanda oleh AstraZeneca. Sementara perusahaan yang berbasis di Inggris itu gagal memenuhi pengiriman yang dijanjikan kepada UE.

Sementara negosiasi dengan pemerintah Inggris terus berlanjut di belakang layar untuk mencegah ancaman larangan ekspor vaksin secara umum, UE bergerak untuk memperketat aturan ekspornya.

Tindakan tersebut, yang diberlakukan untuk memantau ekspor dari wilayah UE dan jika perlu untuk memblokirnya, telah digunakan satu kali untuk mencegah pengiriman AstraZeneca meninggalkan Italia menuju Australia.

Namun draf aturan yang diperbarui itu mengeluhkan negara-negara yang mencegah ekspor ke UE baik berdasarkan undang-undang atau melalui kontrak atau pengaturan lain yang dibuat dengan produsen vaksin.

AstraZeneca mengatakan bahwa kontraknya dengan pemerintah Inggris memberikan prioritas kepada Inggris atas beberapa produksi.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, didukung oleh beberapa pemimpin Uni Eropa termasuk Angela Merkel dari Jerman, telah menuntut apa yang disebutnya timbal balik dalam ekspor vaksin dan memperingatkan bahwa AstraZeneca dapat menghadapi larangan ekspor.

Draf dokumen tersebut juga memperingatkan bahwa beberapa negara lain yang saat ini dibebaskan dari kontrol ekspor sekarang memiliki tingkat vaksinasi yang lebih baik daripada anggota UE atau menderita pandemi virus korona yang tidak terlalu serius.

"Ekspor ke negara-negara tersebut dengan demikian dapat mengancam keamanan pasokan di dalam Uni," draf tersebut memperingatkan.

Draf tersebut menangguhkan seluruh daftar negara non-UE yang sebelumnya dikecualikan dari mekanisme tersebut - terutama tetangga Eropa yang lebih miskin - selain dari beberapa negara mikro dan teritori seperti San Marino, Andorra, dan Faroes.

Pada Selasa, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan keprihatinan atas langkah UE tersebut, tetapi juga berharap bahwa solusi yang dinegosiasikan bisa ditemukan. (AFP/OL-8)