Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SERIKAT buruh terbesar di Myanmar mulai melakukan aksi mogok besar-besaran. Langkah terbaru ini sebagai bentuk protes terhadap pemimpin militer agar mundur, setelah merebut kekuasaan dalam kudeta bulan lalu.
Setidaknya 18 organisasi buruh yang mewakili industri, termasuk konstruksi, pertanian dan manufaktur, mendesak pekerja untuk tidak beraktivitas pada Senin (8/3) ini. Gerakan itu diharapkan segera membalikkan kudeta militer dan mengembalikan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
"Ini waktunya untuk mengambil tindakan yang membela demokrasi kita sekarang," bunyi pernyataan serikat pekerja.
Baca juga: Pakar PBB Desak Embargo Senjata kepada Militer Myanmar
“Tidak ada yang bisa memaksa warga Myanmar untuk bekerja. Kami bukan budak junta militer. Kami tidak akan pernah menjadi budak," lanjut pernyataan tersebut.
Aksi mogok nasional akan berlanjut sampai demokrasi kembali. Sebelumya, sejumlah saksi melaporkan adanya suara tembakan dan granat di berbagai wilayah Yangon pada Minggu (7/3) malam.
Tentara juga dikerahkan ke sejumlah gedung umum di penjuru negeri. Tindakan itu memicu konfrontasi dengan pengunjuk rasa. Media pemerintah melaporkan bahwa pasukan keamanan sudah berjaga di rumah sakit dan kampus. Itu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum militer.
Baca juga: Houthi Tembakkan Rudal dan Drone ke Fasilitas Minyak Saudi
Dalam beberapa pekan terakhir, muncul protes berskala besar yang menolak pemerintahan militer. Petugas keamanan pun menembakkan granat setrum dan gas air mata untuk membubarkan demonstran di sejumlah wilayah. Berdasarkan pantauan PBB, setidaknya 50 orang tewas sejak aksi protes dimulai.
Menandai Hari Perempuan Internasional, pegiat hak perempuan menyerukan gerakan Htamein untuk memobilisasi kekuatan yang melawan junta militer.(Aljazeera/OL-11)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Capres Gabon dari oposisi Albert Ondo Ossa mengatakan pengambilalihan militer hanya revolusi bukan kudeta.
SEKELOMPOK perwira senior militer Gabon mengambil alih kekuasaan pada Rabu (30/8), seusai menuduh curang hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dimenangkan petahana Ali Bongo Ondimba.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved