Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
SERIKAT buruh terbesar di Myanmar mulai melakukan aksi mogok besar-besaran. Langkah terbaru ini sebagai bentuk protes terhadap pemimpin militer agar mundur, setelah merebut kekuasaan dalam kudeta bulan lalu.
Setidaknya 18 organisasi buruh yang mewakili industri, termasuk konstruksi, pertanian dan manufaktur, mendesak pekerja untuk tidak beraktivitas pada Senin (8/3) ini. Gerakan itu diharapkan segera membalikkan kudeta militer dan mengembalikan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
"Ini waktunya untuk mengambil tindakan yang membela demokrasi kita sekarang," bunyi pernyataan serikat pekerja.
Baca juga: Pakar PBB Desak Embargo Senjata kepada Militer Myanmar
“Tidak ada yang bisa memaksa warga Myanmar untuk bekerja. Kami bukan budak junta militer. Kami tidak akan pernah menjadi budak," lanjut pernyataan tersebut.
Aksi mogok nasional akan berlanjut sampai demokrasi kembali. Sebelumya, sejumlah saksi melaporkan adanya suara tembakan dan granat di berbagai wilayah Yangon pada Minggu (7/3) malam.
Tentara juga dikerahkan ke sejumlah gedung umum di penjuru negeri. Tindakan itu memicu konfrontasi dengan pengunjuk rasa. Media pemerintah melaporkan bahwa pasukan keamanan sudah berjaga di rumah sakit dan kampus. Itu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum militer.
Baca juga: Houthi Tembakkan Rudal dan Drone ke Fasilitas Minyak Saudi
Dalam beberapa pekan terakhir, muncul protes berskala besar yang menolak pemerintahan militer. Petugas keamanan pun menembakkan granat setrum dan gas air mata untuk membubarkan demonstran di sejumlah wilayah. Berdasarkan pantauan PBB, setidaknya 50 orang tewas sejak aksi protes dimulai.
Menandai Hari Perempuan Internasional, pegiat hak perempuan menyerukan gerakan Htamein untuk memobilisasi kekuatan yang melawan junta militer.(Aljazeera/OL-11)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved