Australia Putus Program Kerja Sama dengan Myanmar

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Australia Marise Payne mengumumkan bahwa Australia menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan Myanmar di tengah kekhawatiran akan meningkatnya kekerasan dan korban tewas dalam protes anti-kudeta.

"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk mengendalikan dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.

Hubungan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar terbatas pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris yang terus berlanjut, bahkan setelah penumpasan brutal di negara bagian Rakhine pada tahun 2017 yang menyebabkan ratusan ribu orang yang sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.

"Australia akhirnya mengakhiri program pelatihan yang seharusnya tidak pernah dimulai sejak awal," kata direktur eksekutif Kampanye Burma yang berbasis di London, Anna Roberts dalam sebuah pernyataan.

“Dua belas negara lagi masih terlibat dalam pelatihan dan kerja sama dengan militer Burma. Negara-negara yang memberikan pelatihan kepada militer Burma telah memihak militer, yang menembak pengunjuk rasa. Mereka tidak dapat mengklaim tidak mencampuri urusan dalam negeri Burma jika mereka membantu satu pihak. Militer yang membunuh warga sipil,” tegasnya.

Burma Campaign mengatakan bahwa 12 negara yang masih memberikan pelatihan kepada militer Myanmar termasuk Tiongkok, India, Pakistan dan Ukraina. Para pegiat menyerukan embargo senjata lengkap di negara itu.

“Australia juga akan mengarahkan kebutuhan kemanusiaan segera ke sebagian besar Muslim Rohingya dan etnis minoritas lainnya,” kata Payne pada Senin (8/3) dan melewati badan-badan pemerintah Myanmar.

“Kami juga telah melihat program pembangunan dan dukungan pembangunan yang kami berikan serta diarahkan kembali dengan fokus mutlak pada kebutuhan mendesak dari beberapa yang paling rentan dan miskin di Myanmar yang merupakan salah satu negara termiskin di ASEAN,” Payne adalah dikutip seperti yang dikatakan oleh Australian Broadcasting Corporation.

Australia mengatakan akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat Aung San Suu Kyi. Turnell telah ditahan dengan akses konsuler terbatas sejak kudeta.

Serikat buruh utama Myanmar telah menyerukan pemogokan umum mulai Senin (8/3), menyusul protes besar-besaran pada hari Minggu. Demonstrasi tersebut memicu tanggapan yang keras dengan polisi dan pasukan keamanan menggunakan gas air mata, senjata bius, dan peluru tajam untuk membubarkan massa, menurut video yang dibagikan oleh penduduk setempat.

Tentara juga dikerahkan ke gedung-gedung umum di seluruh negeri, memicu konfrontasi, kantor berita Myanmar Now melaporkan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang melacak penangkapan, mengatakan 1.790 orang telah ditahan sejak kudeta pada 7 Maret. Sebanyak 1.472 orang masih ditahan. (Aiw/Aljazeera/OL-09)