Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Aung San Suu Kyi Hadapi Dakwaan Baru, Aksi Protes Berlanjut

Atikah Ishmah Winahyu
01/3/2021 17:50
Aung San Suu Kyi Hadapi Dakwaan Baru, Aksi Protes Berlanjut
Demonstran memegang poster yang berbunyi tuntutan pembebasan Aung San Suu Kyi.(AFP)

PENGADILAN Myanmar mengajukan dua dakwaan baru terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, pada Senin (1/3) waktu setempat.

“Suu Kyi dituduh melanggar undang-undang komunikasi dan menghasut keresahan publik,” ujar pengacaranya, ketika Suu Kyi hadir dalam sidang pengadilan melalui tautan video.

Wanita berusia 75 tahun itu tidak terlihat di depan publik sejak kudeta militer berkuasa pada 1 Februari lalu. Kondisi itu secara tiba-tiba membalikkan transisi Myanmar menuju negara demokrasi.

Sebelumnya, Suu Kyi dituduh mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal. Kemudian, disusul tuduhan melanggar undang-undang bencana alam dengan melanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

Baca juga: PBB Peringatkan Militer Myanmar tidak Serang Demonstran

“Suu Kyi tampak sehat, meski berat badannya mungkin turun. Dia meminta untuk menemui tim hukumnya,” tutur pengacara Min Min Soe.

Sidang pengadilan berlangsung sehari setelah pasukan keamanan menembaki demonstran tak bersenjata di empat kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh PBB, sedikitnya 18 orang tewas akibat kekerasan polisi.

Dari sebuah rekaman video yang beredar, terlihat seorang dari barisan pengunjuk rasa mendapat tembakan di wilayah Yangon. Sementara itu, polisi juga menyeret demonstran lainnya.

Baca juga: Pimpinan Militer Myanmar Sebut Kudeta tidak Bisa Dihindari

"Kami mengutuk keras kekerasan yang meningkat terhadap aksi protes di Myanmar. Militer harus segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai," tegas Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor HAM PBB.

Pelapor PBB untuk Myanmar menyerukan embargo senjata, berikut sanksi atas kudeta militer. Pemerintah negara Barat berulang kali mengutuk para jenderal dan penerapan sanksi. Namun, militer Myanmar menanggapi sejumlah kecaman dengan meningkatkan kekerasan.

Ratusan ribu orang turun ke ruas jalan di berbagai daerah dalam sebulan terakhir. Tuntutan mereka ialah pembebasan Aung San Suu Kyi dan menentang kudeta militer.(France24/OL-11)
 

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya