Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PENGADILAN Myanmar mengajukan dua dakwaan baru terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, pada Senin (1/3) waktu setempat.
“Suu Kyi dituduh melanggar undang-undang komunikasi dan menghasut keresahan publik,” ujar pengacaranya, ketika Suu Kyi hadir dalam sidang pengadilan melalui tautan video.
Wanita berusia 75 tahun itu tidak terlihat di depan publik sejak kudeta militer berkuasa pada 1 Februari lalu. Kondisi itu secara tiba-tiba membalikkan transisi Myanmar menuju negara demokrasi.
Sebelumnya, Suu Kyi dituduh mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal. Kemudian, disusul tuduhan melanggar undang-undang bencana alam dengan melanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.
Baca juga: PBB Peringatkan Militer Myanmar tidak Serang Demonstran
“Suu Kyi tampak sehat, meski berat badannya mungkin turun. Dia meminta untuk menemui tim hukumnya,” tutur pengacara Min Min Soe.
Sidang pengadilan berlangsung sehari setelah pasukan keamanan menembaki demonstran tak bersenjata di empat kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh PBB, sedikitnya 18 orang tewas akibat kekerasan polisi.
Dari sebuah rekaman video yang beredar, terlihat seorang dari barisan pengunjuk rasa mendapat tembakan di wilayah Yangon. Sementara itu, polisi juga menyeret demonstran lainnya.
Baca juga: Pimpinan Militer Myanmar Sebut Kudeta tidak Bisa Dihindari
"Kami mengutuk keras kekerasan yang meningkat terhadap aksi protes di Myanmar. Militer harus segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai," tegas Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor HAM PBB.
Pelapor PBB untuk Myanmar menyerukan embargo senjata, berikut sanksi atas kudeta militer. Pemerintah negara Barat berulang kali mengutuk para jenderal dan penerapan sanksi. Namun, militer Myanmar menanggapi sejumlah kecaman dengan meningkatkan kekerasan.
Ratusan ribu orang turun ke ruas jalan di berbagai daerah dalam sebulan terakhir. Tuntutan mereka ialah pembebasan Aung San Suu Kyi dan menentang kudeta militer.(France24/OL-11)
Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Pemerintah tak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hanya, penyampaian itu semestinya dilakukan dengan tertib tanpa adanya vandalisme.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved