Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
UTUSAN khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentara Myanmar tentang konsekuensi untuk setiap tindakan represif terhadap pengunjuk rasa. Gelombang protes publik semakin meluas di tengah kudeta militer.
Meski kendaraan lapis baja dan sejumlah pasukan telah dikerahkan ke beberapa kota besar, pengunjuk rasa terus melakukan demonstrasi. Mereka mengecam pengambilalihan kekuasaan pada 1 Februari lalu. Serta, menuntut pembebasan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya.
Aksi protes pada Senin waktu setempat lebih berskala kecil, dibandingkan ratusan ribu orang yang hadir dalam demonstrasi sebelumnya. Pada Selasa ini, kerumunan orang terpantau di dua lokasi wilayah Yangon.
Baca juga: Gelombang Protes Anti-Kudeta Bergema di Myanmar
Pertama, gerakan protes ada di dekat universitas. Aksi protes lainnya terjadi di dekat Bank Sentral. Pengunjuk rasa ingin menekan staf agar bergabung dalam gerakan pembangkangan sipil.
Militer telah memutus koneksi internet pada dua malam berturut-turut. Koneksi internet mulai pulih pada Selasa pagi waktu setempat.
Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener berbicara kepada wakil kepala junta, dalam komunikasi yang langka antara tentara Myanmar dan dunia luar.
"Burgener telah menegaskan bahwa hak berkumpul secara damai harus dihormati sepenuhnya. Para demonstran tidak boleh mengalami tindakan kekerasan," tutur Juru Bicara PBB Farhan Haq.
Baca juga: Trump Lengser, Rencana Akusisi TikTok di AS Ditunda
"Dia menyampaikan kepada militer Myanmar bahwa dunia sedang mengawasi dengan saksama. Segala bentuk tanggapan keras kemungkinan besar memiliki konsekuensi yang parah," imbuhnya.
Dalam catatan pertemuan itu, tentara Myanmar mengatakan Wakil Panglima Soe Win telah membahas rencana dan informasi pemerintah tentang situasi sebenarnya di Myanmar.
Sebuah kelompok aktivis, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, mencatat 426 penangkapan sejak kudeta militer. Mereka khawatir militer terus memutus koneksi internet untuk menangkap lebih orang.(France24/OL-11)
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved