Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
UTUSAN khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentara Myanmar tentang konsekuensi untuk setiap tindakan represif terhadap pengunjuk rasa. Gelombang protes publik semakin meluas di tengah kudeta militer.
Meski kendaraan lapis baja dan sejumlah pasukan telah dikerahkan ke beberapa kota besar, pengunjuk rasa terus melakukan demonstrasi. Mereka mengecam pengambilalihan kekuasaan pada 1 Februari lalu. Serta, menuntut pembebasan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya.
Aksi protes pada Senin waktu setempat lebih berskala kecil, dibandingkan ratusan ribu orang yang hadir dalam demonstrasi sebelumnya. Pada Selasa ini, kerumunan orang terpantau di dua lokasi wilayah Yangon.
Baca juga: Gelombang Protes Anti-Kudeta Bergema di Myanmar
Pertama, gerakan protes ada di dekat universitas. Aksi protes lainnya terjadi di dekat Bank Sentral. Pengunjuk rasa ingin menekan staf agar bergabung dalam gerakan pembangkangan sipil.
Militer telah memutus koneksi internet pada dua malam berturut-turut. Koneksi internet mulai pulih pada Selasa pagi waktu setempat.
Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener berbicara kepada wakil kepala junta, dalam komunikasi yang langka antara tentara Myanmar dan dunia luar.
"Burgener telah menegaskan bahwa hak berkumpul secara damai harus dihormati sepenuhnya. Para demonstran tidak boleh mengalami tindakan kekerasan," tutur Juru Bicara PBB Farhan Haq.
Baca juga: Trump Lengser, Rencana Akusisi TikTok di AS Ditunda
"Dia menyampaikan kepada militer Myanmar bahwa dunia sedang mengawasi dengan saksama. Segala bentuk tanggapan keras kemungkinan besar memiliki konsekuensi yang parah," imbuhnya.
Dalam catatan pertemuan itu, tentara Myanmar mengatakan Wakil Panglima Soe Win telah membahas rencana dan informasi pemerintah tentang situasi sebenarnya di Myanmar.
Sebuah kelompok aktivis, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, mencatat 426 penangkapan sejak kudeta militer. Mereka khawatir militer terus memutus koneksi internet untuk menangkap lebih orang.(France24/OL-11)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved