Gelombang Protes Anti-Kudeta Bergema di Myanmar

SUARA pukulan pot dan klakson mobil bergema di kota terbesar Myanmar, Yangon, dalam protes luas pertama terhadap kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih, Aung San Suu Kyi pada Selasa (2/2).

Partai  Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menyerukan pembebasan wanita tersebut oleh junta yang merebut kekuasaan pada hari Senin dan menahannya di lokasi yang dirahasiakan. Partai itu juga menuntut pengakuan atas kemenangan Aung San Suu Kyi dalam pemilihan 8 November.

Seorang pejabat senior dari NLD mengatakan dirinya telah mengetahui Aung San Suu Kyi berada di bawah tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw, setelah perebutan kekuasaan terakhir militer di negara yang dirusak selama beberapa dekade oleh pemerintahan militer.

Militer telah menolak untuk menerima kemenangan telak pemilihan NLD, karena dinilai telah terjadi kecurangan. Tentara menahan para pemimpin NLD, menyerahkan kekuasaan kepada komandannya, Jenderal Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun.

Di PBB, utusan Myanmar dari badan dunia itu Christine Schraner Burgener mendesak Dewan Keamanan untuk secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar.

“Dewan sedang merundingkan kemungkinan pernyataan yang akan mengutuk kudeta, menyerukan militer untuk menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah,” kata para diplomat.

Konsensus dibutuhkan dalam dewan yang beranggotakan 15 orang untuk pernyataan semacam itu. Seorang diplomat dengan misi PBB di TIongkok mengatakan, akan sulit untuk mencapai konsensus tentang draf pernyataan tersebut.

"Kami berpandangan bahwa tindakan apa pun oleh Dewan harus berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial Myanmar serta perdamaian dan rekonsiliasi, menghindari peningkatan ketegangan atau semakin memperumit situasi," kata diplomat itu.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pengambilalihan itu ditetapkan sebagai kudeta, yang memicu pembatasan bantuan luar negeri. Bantuan kemanusiaan, termasuk untuk minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan program-program yang mempromosikan demokrasi atau menguntungkan masyarakat sipil akan terus berlanjut.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengancam akan menjatuhkan kembali sanksi kepada para jenderal yang merebut kekuasaan.

“Perwira tinggi militer AS, Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, mencoba tetapi tidak dapat terhubung dengan militer Myanmar setelah kudeta tersebut,” kata seorang pejabat AS.

Pejabat NLD Kyi Toe mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa mereka mengetahui Suu Kyi dalam keadaan sehat dan tidak akan dipindahkan. Unggahan sebelumnya mengatakan Suu Kyi ada di rumahnya.

Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di Yangon menggedor pot logam dalam gerakan tradisional untuk mengusir kejahatan atau karma buruk sambil meneriakkan “pergilah kejahatan!”

Petugas medis di setidaknya 20 rumah sakit pemerintah bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil terhadap para jenderal, salah satunya difoto dengan tulisan "Kediktatoran harus kalah" di bagian belakang jas hazmat mereka.

Aplikasi perpesanan offline Bridgefy diunduh lebih dari 1 juta kali di Myanmar. Aktivis di negara Asia Tenggara mendorong pengunduhan Bridgefy sebagai solusi untuk gangguan telepon dan koneksi internet.

Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pada pertemuan pertama pemerintahan barunya bahwa tentara harus mengambil alih kekuasaan setelah klaim kecurangan pemilu ditolak oleh komisi pemilihan.

Dia telah menjanjikan pemilihan yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada pemenang, tanpa memberikan kerangka waktu.

Junta telah menggantikan menteri utama dan menunjuk kepala bank sentral baru, mengangkat kembali Than Nyein yang memegang peran di bawah rezim militer sebelumnya.

Kudeta tersebut menandai kedua kalinya militer menolak untuk mengakui kemenangan pemilihan telak bagi NLD, setelah penolakan hasil pemilu tahun 1990 yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan multi-partai.

Suu Kyi, 75, mengalami sekitar 15 tahun tahanan rumah antara 1989 dan 2010 saat dia memimpin gerakan demokrasi negara itu. Militer telah memerintah dari tahun 1962 hingga partainya berkuasa pada tahun 2015 di bawah konstitusi yang menjamin peran para jenderal dalam pemerintahan.

Posisi internasionalnya sebagai ikon hak asasi manusia rusak parah atas pengusiran ratusan ribu Muslim Rohingya pada 2017 dan pembelaannya terhadap militer atas tuduhan genosida.

Para diplomat PBB mengatakan mereka prihatin dengan masa depan minoritas Rohingya yang masih di Myanmar serta ratusan ribu pengungsi di negara tetangga Bangladesh.

"Jika kami kembali sekarang, tidak ada keamanan untuk hidup dan harta benda kami. Kami membutuhkan bantuan dari PBB. Kami tidak bisa kembali sendirian," kata pengungsi Rohingya Absarul Zaman di sebuah kamp di Bangladesh. (Aiw/The Straits Times/OL-09)