LEBIH dari dua minggu kudeta militer berlangsung di Myanmar. Sejumlah negara Barat pun beramai-ramai mengkritik militer negara tersebut, bahkan hingga memberikan sanksi bagi para petingginya.
Sebagai negara tetangga, Tiongkok mengaku tidak berharap terjadi situasi seperti saat ini di Myanmar.
“Kami memperhatikan perselisihan domestik Myanmar mengenai pemilu selama beberapa waktu, tetapi kami tidak diberitahu sebelumnya tentang perubahan politik di Myanmar. Baik Liga Nasional untuk Demokrasi dan Tatmadaw memelihara hubungan persahabatan dengan Tiongkok. Perkembangan saat ini di Myanmar sama sekali bukan yang ingin dilihat Tiongkok,” kata Duta Besar Tiongkok untuk Myanmar Chen Hai.
Chen Hai menuturkan, baru-baru ini Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang pernyataan keadaan darurat dan penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint serta politikus lainnya.
Dewan Keamanan PBB menyerukan militer agar segera membebaskan orang-orang yang ditahan, mendorong upaya dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar.
Sebagai anggota Dewan Keamanan, dirinya mengaku Tiongkok turut mengambil bagian dalam diskusi, dan yakin semua pihak Myanmar sangat menyadarinya.
“Kami berharap semua pihak Myanmar dapat menangani perbedaan dengan baik di bawah kerangka konstitusi dan hukum serta menjaga stabilitas politik dan sosial,” tuturnya.
Dia menambahkan, Tiongkok sangat berharap Myanmar dapat menikmati stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Menurutnya, sangat penting untuk menjembatani perbedaan melalui komunikasi dan dialog demi membawa negara kembali ke jalurnya.
Chen Hai berjanji Tiongkok akan terus memainkan peran konstruktif.
“Kami percaya bahwa, saat ini, hal terpenting bagi Myanmar dan rakyatnya adalah bekerja sama untuk mencari solusi efektif atas krisis politik dalam negeri,” ujarnya.
“Hal ini mengharuskan militer Myanmar, partai politik, dan semua sektor masyarakat untuk tetap memperhatikan kepentingan fundamental dan jangka panjang Myanmar, mencari solusi politik melalui dialog politik dengan kebijaksanaan politik, dan menjaga stabilitas politik dan sosial,” tandasnya. (Aiw/OL-09)
