Junta Militer Myanmar Putus Koneksi Internet

MYANMAR menghentikan layanan internet dan mengerahkan pasukan di seluruh negeri pada Senin (15/2). Itu dilakukan beberapa jam setelah pasukan keamanan menembak untuk membubarkan demonstrasi di negara itu.

Junta militer telah meningkatkan upaya untuk mengatasi gerakan pembangkangan sipil yang sedang berkembang yang menuntut kembalinya pemimpin negara yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Pemadaman internet pada Senin dan permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa agar pengamat diizinkan masuk datang setelah gambar siaran langsung yang dibagikan di platform media sosial menunjukkan kendaraan militer dan tentara bergerak melalui beberapa bagian negara tersebut.

Kelompok pemantau NetBlocks mengatakan pemadaman informasi yang diperintahkan negara telah membuat Myanmar hampir seluruhnya offline.

Pasukan di Myitkyina menembakkan gas air mata kemudian menembaki kerumunan yang berkumpul di kota tersebut untuk menghentikan rumor pemadaman jaringan listrik.

Seorang wartawan di tempat kejadian mengatakan tidak jelas apakah polisi telah menggunakan peluru karet atau peluru tajam.

Baca juga:  Gelombang Unjuk Rasa Marak di Sejumlah Kota Besar Myanmar

Sebuah pernyataan bersama dari duta besar AS, Inggris dan Uni Eropa mendesak pasukan keamanan untuk tidak membahayakan warga sipil.

"Kami menyerukan pasukan keamanan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap demonstran, yang memprotes penggulingan pemerintah sah mereka," kata mereka.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggemakan seruan yang mendorong pihak berwenang untuk memastikan hak berkumpul secara damai sepenuhnya dihormati dan para demonstran tidak dikenakan tindakan balasan.

Melalui juru bicaranya, Guterres juga meminta militer untuk segera mengizinkan diplomat Swiss Christine Schraner Burgener mengunjungi Myanmar untuk menilai situasi secara langsung.

Kedutaan Besar AS menyarankan warga Amerika untuk berlindung di tempat dan tidak mengambil risiko dengan melanggar aturan jam malam yang diberlakukan oleh rezim militer.

Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan upaya junta militer untuk mengendalikan gerakan aksi protes yang berkembang di negara itu adalah tanda keputusasaan dan sama dengan deklarasi perang melawan rakyatnya sendiri.

"Perhatian jenderal: Anda akan dimintai pertanggungjawaban," tulisnya di Twitter.

Pemadaman internet akhir pekan lalu gagal memadamkan perlawanan yang telah menyebabkan kerumunan orang memadati pusat kota dan desa-desa perbatasan yang terisolasi.

Para pekerja yang melakukan aksi mogok kerja dan memelopori gerakan tersebut termasuk di antara sedikitnya 400 orang yang telah ditahan sejak kudeta, kata kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Namun, ketakutan akan penangkapan tidak menghalangi kerumunnan besar untuk kembali ke jalan-jalan di seluruh negeri selama sembilan hari berturut-turut dalam aksi protes pada Minggu.(AFP/OL-5)