Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHAN Presiden AS Joe Biden tidak berencana untuk membuka hubungan langsung dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
"Pastinya kami tidak mengharapkan adanya kontak dengan Maduro dalam waktu dekat," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan, Rabu (3/2).
Price menyebut pemimpin sayap kiri itu sebagai diktator. Dia mengatakan Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris akan melanjutkan kebijakan Trump yang mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara.
Guaido mengakar legitimasinya dalam pemilihannya oleh Majelis Nasional yang dipimpin oposisi, sebelum pemilihan Desember 2020 yang dimenangkan oleh pasukan Maduro dalam jajak pendapat yang secara luas dianggap curang secara internasional.
"Tujuan utama dari pemerintahan Biden-Harris adalah untuk mendukung transisi demokratis dan damai di Venezuela melalui pemilihan presiden dan parlemen yang bebas dan adil dan untuk membantu rakyat Venezuela membangun kembali kehidupan dan negara mereka," tuturnya.
"Maduro adalah seorang diktator. Represi, korupsi dan salah urusnya telah menghasilkan salah satu krisis kemanusiaan paling mengerikan yang pernah terjadi di belahan bumi ini,” imbuhnya.
Baca juga: Maduro Berharap Biden Perbaiki Hubungan AS dan Venezuela
Usai pelantikan Biden, Maduro mengungkapkan keinginannya untuk menempa jalan baru dengan Amerika Serikat. Dia menyerukan hubungan yang didasarkan pada saling menghormati, dialog, komunikasi, dan pemahaman.
Trump pada Januari 2019 menyatakan jabatan Maduro tidak sah dan harus pergi, dengan lebih dari 50 negara lain termasuk sebagian besar Eropa dan Amerika Latin setuju Guaido adalah presiden sementara yang sah.
Terlepas dari kampanye sanksi yang intens oleh Trump, Maduro tetap berkuasa dan menikmati dukungan berkelanjutan dari militer serta Rusia, Tiongkok, dan Kuba.
Price mengonfirmasi pemerintahan Biden akan membiarkan sekitar 200.000 warga Venezuela di Amerika Serikat tetap tinggal. Dia menuturkan, Biden bermaksud untuk menyatakan status dilindungi sementara bagi warga Venezuela, sehingga melindungi mereka dari deportasi dan memberi hak untuk bekerja di Amerika Serikat.
Lebih dari lima juta orang Venezuela telah melarikan diri dalam beberapa tahun terakhir karena ekonomi yang runtuh, makanan dan obat-obatan menjadi tidak terjangkau bagi banyak orang.(CNA/OL-5)
Menteri Energi AS Chris Wright sebut hubungan AS-Venezuela akan berubah drastis pasca penangkapan Nicolas Maduro. Fokus pada reformasi minyak dan kerja sama energi.
Hanya beberapa jam setelah dibebaskan dari penjara, tokoh oposisi Venezuela Juan Pablo Guanipa kembali ditangkap paksa oleh pria bersenjata.
Ribuan pendukung Nicolas Maduro berdemo di Caracas menuntut pembebasannya pascaoperasi militer AS. Presiden Interim Delcy Rodriguez kini hadapi tekanan politik.
Hubungan AS-Kolombia memasuki babak baru. Presiden Gustavo Petro dan Donald Trump bertemu di Gedung Putih untuk mengakhiri setahun konflik diplomatik dan sanksi.
Narasi pemerintah AS terkait penembakan dua imigran Venezuela di Oregon runtuh di pengadilan. Tak ada bukti keterlibatan geng Tren de Aragua seperti yang diklaim DHS.
BADAN Intelijen Pusat (CIA) Amerika Serikat (AS) secara diam-diam disebut tengah berupaya membangun kehadiran permanen AS di Venezuela guna memengaruhi masa depan negara tersebut.
WASHINGTON pada Selasa (6/1) memperingati lima tahun penyerbuan massa ke Gedung Capitol AS.
Instalasi Presidential Walk of Fame di Gedung Putih menuai sorotan. Trump pasang plakat bernada tajam, sebut Joe Biden presiden terburuk AS.
AMERIKA Serikat (AS) menyetujui rencana penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taiwan. Hal ini diumumkan pemerintah Taipei, kemarin.
Departemen Luar Negeri AS kembali mewajibkan penggunaan Times New Roman ukuran 14 poin, membatalkan aturan penggunaan Calibri era Biden.
Pemerintahan Donald Trump memulai proses wawancara ulang terhadap pengungsi yang masuk ke AS di era Biden.
SEJUMLAH perusahaan besar AS, termasuk Meta Platforms, Broadcom, dan Qualcomm, menghadapi masalah baru saat mencoba memanfaatkan diskon pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved