KANADA berencana mengenakan pajak terhadap perusahaan penyedia layanan digital pada 2022. Kebijakan itu disampaikan Departemen Keuangan Kanada.
Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tengah mengupayakan pendekatan umum. Sehingga raksasa digital, seperti Google dan Facebook, membayar pajak di tengah krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.
Otoritas Kanada prihatin karena pencapaian kesepakatan ditunda. Kebijakan pajak layanan digital telah memicu ancaman perdagangan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Baca juga: Pertemuan G20 Bahas Optimalisasi Pajak di Era Digital
Kebijakan pajak terbaru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Pun, ketentuan itu tetap berlaku sampai pendekatan bersama disepakati. Melalui pungutan pajak digital, pendapatan federal akan meningkat US$2,6 miliar dalam lima tahun. Tepatnya dimulai pada tahun fiskal 2021-2022.
"Warga Kanada menginginkan sistem pajak yang adil. Setiap orang harus membayar bagian mereka secara adil," tutur Menteri Keuangan Chrystia Freeland.
"Jika perlu, Kanada akan bertindak secara sepihak untuk menerapkan pajak pada perusahaan digital multinasional besar. Mereka harus membayar bagian yang adil, seperti perusahaan lain yang beroperasi di Kanada,” imbuhnya.
Baca juga: Kanada Hentikan Ekspor Drone, Turki Protes
Perusahaan yang berbasis di luar negeri dan tidak memiliki kantor di Kanada, juga harus memungut pajak penjualan untuk produk, seperti aplikasi seluler, permainan video online dan layanan streaming. Langkah tersebut dapat menambah pemasukan negara sekitar US$925 juta dalam lima tahun.
Kanada juga berencana memungut pajak dari orang yang menyewakan akomodasi jangka pendek. Apalagi, platform penyewaan digital yang populer belum dikenakan pajak sampai saat ini.
Pemerintah juga menekankan opsi saham untuk mencegah individu berpenghasilan tinggi yang bekerja di perusahaan besar dan mengambil keuntungan yang tidak adil.(CNA/OL-11)
