Biden Diprediksi Lanjutkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

JIKA terpilih sebagai presiden AS, Joe Biden diyakini tidak akan membatalkan tindakan pro-Israel pemerintahan Trump, seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

"Saya pikir Tuan Biden sebagai presiden tidak akan mundur dari upaya Tuan Trump mendorong Amerika terkait Yerusalem, Dataran Tinggi Golan, atau yang disebut Kesepakatan Abraham," kata mantan kepala intelijen Arab Saudi, Pangeran Turki Al-Faisal pada pada KTT Institut Beirut di Abu Dhabi, Rabu (4/11).

Al-Faisal, yang juga pernah menjadi duta besar Arab Saudi untuk AS, berpikir jika orang Palestina mengharapkan presiden Biden akan berbeda dari Tuan Trump, mereka akan sangat kecewa dengan itu.

Tahun lalu, Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Ini merupakan wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang Arab-Israel pada 1967 dan secara resmi dianeksasi dari Suriah pada 1981.

Seorang pejabat senior kampanye Biden mengatakan kepada outlet berita Amerika, Jewish News Syndicate, minggu ini bahwa Biden kemungkinan tidak akan menarik kembali pengakuan AS atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Trump memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2017. Keputusan kontroversial ini mengakui Yerusalem sebagai ibu kota bersatu Israel.

Biden mengatakan dia akan mempertahankan kedutaan AS di Yerusalem jika terpilih sebagai presiden. Israel menganggap seluruh kota Yerusalem sebagai ibu kotanya dan Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Tahun ini, Trump menjadi perantara Abraham Accords yaitu perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Teluk Arab, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Biden mengatakan pada saat itu dia bersyukur oleh perdamaian Israel-UEA saat pengumumannya.

"Uni Emirat Arab dan Israel telah menunjukkan jalan menuju Timur Tengah yang lebih damai dan stabil. Pemerintahan Biden-Harris akan berusaha untuk membangun kemajuan ini," katanya dalam sebuah pernyataan.

Namun, pasangan Biden Kamala Harris berjanji minggu ini bahwa jika terpilih, Biden akan mengembalikan bantuan ekonomi ke Palestina dan membuka kembali kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Ini membalikkan langkah yang diambil oleh pemerintahan Trump.

Di bawah Trump, Departemen Luar Negeri memotong lebih dari US$200 juta bantuan ke Tepi Barat dan Gaza dan menutup misi PLO di ibu kota AS. Al-Faisal mencatat bahwa Biden telah mengatakan dia akan membalikkan satu kebijakan Timur Tengah Trump terkait kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

“Biden telah mengatakan bahwa dia akan kembali ke JCPOA, tetapi dia akan memiliki syarat untuk kembali. Kami masih belum tahu seperti apa kondisinya, ”ujarnya. (Alarabiya/OL-14)