Aksi No Kings Jadi Sorotan, Antara Kritik Publik dan Stabilitas Pemerintahan

DINAMIKA politik di Amerika Serikat (AS) menjelang pemilu sela 2026 semakin memanas, seiring munculnya gelombang demonstrasi No Kings serta menguatnya wacana soal legitimasi kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Menanggapi gelombang protes publik saat ini yang mencerminkan krisis legitimasi kepemimpinan, Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Suzie Sudarman menilai fenomena tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.

Ia menjelaskan bahwa aksi No Kings yang ketiga sekaligus terbesar berlangsung pada 28 Maret 2026 di Amerika Serikat. Menurutnya, para demonstran memandang kebijakan pemerintahan Trump menunjukkan kecenderungan otoriter.

Baca juga : No Kings Meledak di 50 Negara Bagian

"Para pemrotes berargumen bahwa aksi pemerintahan Trump itu menunjukkan ciri-ciri perilaku Raja dalam soal tata kelola pemerintahan dan upaya unjuk rasa adalah untuk menantang keabsahan pemerintahan Trump," kata  Prof Suzie dihubungi Media Indonesia, Minggu (29/3).

Dari sisi skala, aksi ini mengalami peningkatan signifikan. Pada Maret 2025, jumlah partisipan diperkirakan mencapai 5 juta orang. Sementara pada 2026, sekitar 3.000 aksi dirancang di seluruh negeri, menjadikan gerakan ini tampak semakin besar dan meluas.

Menurutnya, isu utama yang diangkat dalam demonstrasi meliputi kritik terhadap kebijakan imigrasi terutama tindakan tegas terhadap imigran tanpa dokumen resmi serta penolakan terhadap perang di Iran.

Baca juga : Protes No Kings Jilid III: Jutaan Massa Turun ke Jalan Lawan Trump dan Tolak Perang Iran

Penyelenggara aksi, termasuk koalisi Indivisible dan gerakan 50501, menyatakan bahwa protes ini bertujuan mengungkap kebijakan yang dinilai otoriter dan praktik korupsi dalam pemerintahan. 

"Mereka juga menekankan bahwa kekuasaan seharusnya berada di tangan rakyat," sebutnya 

Gerakan ini bahkan diupayakan memiliki jangkauan internasional, dengan gaung aksi yang meluas ke Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Narasi yang diusung antara lain penolakan terhadap kediktatoran dan tirani, sebagai bentuk perlawanan terhadap kecenderungan otoritarianisme.

Namun, Gedung Putih merespons dengan nada keras. Trump menyebut aksi tersebut sebagai Trump Derangement Therapy Sessions dan menilai protes itu didukung oleh jejaring kelompok kiri. 

Pernyataan ini dipandang sebagai upaya untuk mendelegitimasi para demonstran sebagai warga yang menyuarakan kekhawatiran.

"Upaya Trump untuk tidak mengabsahkan para pemrotes sehingga mereka bukan lagi sebagai warga negara yang merasa prihatin," tegasnya.

Dalam konteks politik, Prof. Suzie menilai aksi ini mencerminkan tingginya polarisasi di masyarakat Amerika, sekaligus menjadi bentuk upaya proaktif masyarakat sipil untuk membatasi kekuasaan eksekutif menjelang pemilu sela 2026, yang juga diwarnai penurunan tingkat persetujuan terhadap Trump.

Di sisi lain, pemerintah cenderung memandang aksi tersebut sebagai hambatan yang bersifat partisan, sementara para demonstran melihatnya sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuasaan.

Meski demikian, Prof. Suzie mengingatkan bahwa sistem politik Amerika Serikat memiliki karakteristik Imperial Presidency, yang memungkinkan kekuasaan eksekutif tetap kuat meskipun menghadapi tekanan publik.

Dengan kondisi tersebut, aksi No Kings dinilai sebagai indikator penting dinamika politik dan partisipasi publik, namun belum tentu secara langsung mengubah arah kebijakan atau stabilitas pemerintahan dalam jangka pendek. (Fer)