BEIJING telah memperingatkan Washington bahwa mereka mungkin menahan warga Amerika di Tiongkok sebagai tanggapan atas tuntutan Departemen Kehakiman terhadap para sarjana yang berafiliasi dengan militer Tiongkok, Wall Street Journal melaporkan pada hari Sabtu (18/10).
Surat kabar itu, mengutip orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan bahwa pejabat Tiongkok telah berulang kali mengeluarkan peringatan melalui berbagai saluran kepada pejabat pemerintah AS. Surat kabar itu mengatakan pesan Beijing adalah AS harus mengakhiri penuntutan terhadap sarjana Tiongkok di pengadilan AS, atau orang Amerika di Tiongkok dinyatakan melanggar hukum Tiongkok.
Penasihat Departemen Luar Negeri pada peringatan 14 September yang melarang perjalanan ke Tiongkok. Dia mengatakan pemerintah Tiongkok menggunakan penahanan sewenang-wenang dan larangan keluar bagi warga AS dan lainnya "untuk mendapatkan posisi tawar atas pemerintah asing."
Gedung Putih merujuk pertanyaan ke Departemen Luar Negeri, yang mengatakan dalam pernyataan email bahwa mereka menekankan "kepada pemerintah Tiongkok - termasuk di tingkat tertinggi - kekhawatiran kami tentang penggunaan paksa larangan keluar Tiongkok terhadap warga AS dan warga negara lain, dan akan terus melakukannya sampai kami melihat proses yang transparan dan adil. "
Kedutaan Besar Tiongkok di Washington tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Sabtu. Pemerintahan Trump semakin menuduh Beijing menggugat operasi dunia maya dan spionase untuk mencuri teknologi, militer, dan pengetahuan AS lainnya dalam strategi untuk menggantikan AS sebagai kekuatan keuangan dan militer terkemuka di dunia.
Beijing membantah tuduhan tersebut. Pada Juli, Departemen Kehakiman mengatakan FBI telah menangkap tiga warga negara Tiongkok karena diduga menyembunyikan keanggotaan di Tentara Pembebasan Rakyat ketika mengajukan visa untuk melakukan penelitian di lembaga akademik AS.
Bulan lalu, AS mengatakan telah mencabut visa untuk lebih dari 1.000 warga negara Tiongkok di bawah langkah presiden yang menolak masuknya siswa dan peneliti yang dianggap berisiko keamanan. Langkah itu dianggap Beijing sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Pada saat itu, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan AS terus menyambut "pelajar dan sarjana sah dari Tiongkok yang tidak melanjutkan tujuan Partai Komunis Tiongkok untuk mendominasi militer." (WJS/OL-13)
Baca Juga: Hujan 30 Menit Beberapa Jalan di Depok Kebanjiran
