Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
RIBUAN pengunjuk rasa Thailand telah berbaris di dekat Grand Palace di Bangkok demi menyerahkan serangkaian tuntutan untuk reformasi demokrasi, termasuk perubahan pada keluarga kerajaan yang kuat di negara itu, dalam tantangan langsung kepada Raja Maha Vajiralongkorn.
Para pengunjuk rasa, yang berkemah semalam di ibu kota setelah demonstrasi besar prodemokrasi pada Sabtu (19/9), juga menyerukan pemogokan umum.
Massa dihentikan polisi di depan mahkamah agung, tetapi seorang pemimpin mahasiswa, Panusaya Sithijirawattanakulwas, diizinkan berjalan me-lewati barisan petugas untuk menyerahkan amplop berisi tuntutan kepada komisaris polisi untuk diserahkan ke dewan rahasia raja.
Para pengunjuk rasa sema-kin berani selama dua bulan demonstrasi menentang istana dan kelompok mapan yang didominasi militer, melanggar tabu lama tentang mengkritik monarki--yang ilegal di bawah undang-undang lese-majeste.Pihak kerajaan belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Raja saat ini tidak berada di Thailand.
Para pemimpin protes me-nyatakan kemenangan setelah mengatakan polisi Royal Guard telah setuju untuk menyampaikan tuntutan mereka ke kantor pusat kepolisian. Polisi tidak segera berkomentar.
“Kemenangan terbesar kami dalam dua hari ini bertujuan menunjukkan bahwa orang bi-asa seperti kami dapat mengi-rim surat kepada bangsawan,” kata Parit ‘Penguin’ Chiwarak kepada kerumunan.
Kemarin para pengunjuk rasa juga mengumumkan mereka akan turun ke jalan lagi pada Kamis mendatang, dan mela-kukan aksi protes besar pada 14 Oktober, peringatan gerakan perlawanan mahasiswa 1973.
Pada demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun, pu-luhan ribu pengunjuk rasa pada Sabtu menyambut seruan untuk reformasi monarki, serta tuntutan mencopot Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta yang melancarkan kudeta, dan konstitusi serta pemilihan baru.
Tak lama setelah matahari terbit, kemarin, pengunjuk rasa memasang sebuah plakat di area yang dikenal sebagai Sanam Luang, atau Royal Field, dekat Grand Palace. (Hym/Al Jazeera/I-1)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Study tour pelajar telah menyumbang 40%-50% kegiatan usaha jasa wisata di Jawa Barat.
KOMUNITAS pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam, Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak, akan menggelar unjuk rasa besok, Kamis, (17/7) di Patung Kuda, Monas.
Massa yang berkumpul di depan Kampus UPI Jalan Veteran Purwakarta, kemudian bergerak melakukan long march, menyusuri jalan protokol, Purwakarta.
RATUSAN mantan pegawai pabrik gula (PG) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) se Jawa Tengah (jateng) menggelar aksi jalan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta, menuntut uang pensiun yang layak.
Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak punya pilihan selain menurunkan Garda Nasional ke Los Angeles.
Jaksa Agung Rob Bonta dan Gubernur California Gavin Newson menggugat pemerintahan Trump atas pengerahan Garda Nasional ke Los Angeles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved