Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS) telah memutuskan hubungan dengan semua anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB lainnya dan secara sepihak menyatakan pemberlakuan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran. Klaim tersebut ditolak Iran dan komunitas internasional karena dinilai tidak memiliki dasar hukum.
Presiden Iran Hassan Rouhani menolak pemberlakuan kembali sanksi PBB oleh AS. Dia mengapresiasi komunitas internasional karena tidak menyerah pada tekanan AS.
"Hari ini, akan menjadi hari yang tidak terlupakan dalam sejarah diplomasi negara kita," kata Rouhani.
Baca juga: Trump Janji Tunjuk Hakim Perempuan sebagai Pengganti Ginsburg
Menurutnya, AS mencoba menggertak negara lain agar mematuhi deklarasinya untuk mengembalikan sanksi PBB. Namun, hal itu itu tidak tepat dan justru membuat Washington kini terisolasi.
"Tekanan maksimum AS terhadap bangsa Iran, secara politik dan hukum, telah berubah menjadi isolasi maksimum bagi AS," tambahnya.
Dia pun menegaskan kembali janji bahwa jika anggota DK PBB lainnya mematuhi komitmen mereka yang telah disepakati, Iran juga akan sepenuhnya melaksanakan komitmennya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan AS sedang mengalami beberapa masa paling pahit. Washington, lanjutnya, telah memilih untuk berdiri di sisi sejarah yang salah.
"Pesan Teheran untuk Washington jelas, kembali ke komunitas internasional. Kembali ke komitmen Anda. Hentikan perilaku nakal ini. Komunitas internasional akan menerima Anda," kata Khatibzadeh.
Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, Minggu (20/9), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengancam adanya konsekuensi bagi setiap negara anggota PBB yang tidak mematuhi langkah-langkah pemberlakuan sanksi. Pompeo menegaskan negara-negara anggota PBB harus mematuhi pembatasan aktivitasnya dengan Iran terkait nuklir.
"Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, AS siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut dan memastikan bahwa Iran tidak menuai manfaat dari aktivitas yang dilarang oleh PBB," kata Pompeo.
Pernyataannya datang sebulan setelah AS secara resmi memicu proses yang bertujuan memulihkan semua sanksi PBB terhadap Iran. Washington mengklaim pelanggaran Iran yang signifikan atas Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), nama resmi untuk kesepakatan 2015 yang didukung oleh Dewan Keamanan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada dewan bahwa dia tidak akan mengambil tindakan apapun atas deklarasi AS. Begitu pula dengan empat anggota DK lainnya bersikeras bahwa sanksi AS tidak memiliki kekutan hukum. (AlJazeera/OL-1)
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Korban tewas protes Iran lampaui 5.100 jiwa. AS kirim armada tempur USS Abraham Lincoln saat militer Iran siaga tempur.
BANK sentral Iran tampaknya menggunakan sejumlah besar mata uang kripto yang didukung oleh politikus Inggris, Nigel Farage, yaitu stablecoin Tether.
EKOSISTEM aset digital Iran melampaui angka US$7,78 miliar atau sekitar Rp132 triliun pada 2025. Ini tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
DI tengah rezim Iran yang semakin terdesak, menghadapi tekanan luar biasa baik dari dalam maupun luar negeri, mata uang kripto muncul sebagai alternatif keuangan bagi banyak warganya.
UNTUK kesekian kalinya, Republik Islam Iran tidak ciut nyali menghadapi gertakan negara-negara Barat, terutama Amerika.
Presiden AS Donald Trump menolak memberikan kepastian terkait langkah militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved