AS Berlakukan Kembali Sanksi PBB untuk Iran

MENGHADAPI keberatan keras dari sekutu terdekatnya, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap memberlakukan kembali sanksi PBB untuk Iran, Sabtu (19/9). Bobot dampaknya tidak jelas tanpa kerja sama dengan negara-negara besar lainnya di dunia.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan "Kembalinya hampir semua sanksi PBB yang sebelumnya dihentikan" dan, pada dasarnya, menyatakan kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran tidak lagi berlaku.

“Akibatnya, dunia akan lebih aman,” kata Pompeo.

Baca juga: Oracle dan Walmart Kuasai Saham, Tiktok Bisa Lanjut di AS

Dia juga memperingatkan AS siap menggunakan otoritas domestiknya untuk memberlakukan konsekuensi bagi negara lain yang tidak memberlakukan sanksi. Menlu tidak menjelaskan lebih lanjut.

Beberapa menit setelah pernyataan Pompeo, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi mengatakan sanksi itu ‘batal demi hukum’.

"Batas waktu 'ilegal dan palsu' AS telah datang dan pergi," kata Ravanchi di Twitter.

Dia memperingatkan "berenang melawan arus internasional hanya akan membuat AS semakin terisolasi."

Di Iran, Presiden Hassan Rouhani mendeklarasikan Sabtu dan Minggu sebagai ‘hari kemenangan’ sesuai dengan apa yang dia gambarkan sebagai upaya AS yang ompong untuk menghukum negaranya.

"Ini adalah kemenangan bersejarah bagi Iran," katanya, menambahkan "AS terisolasi dan malu."

Sehari sebelumnya, Inggris, Prancis, dan Jerman, mengatakan dalam sebuah surat, sanksi--yang telah ditangguhkan PBB setelah penandatanganan perjanjian nuklir 2015--tidak akan memiliki efek hukum. Sanksi PBB itu telah ada sebelum era Barack Obama menegosiasikan perjanjian nuklir Iran 2015.

Untuk menggarisbawahi oposisi mendasar mereka, surat itu mengatakan ketiga negara akan bekerja untuk mempertahankan perjanjian nuklir 2015, yang mereka negosiasikan bersama dengan AS, Tiongkok, dan Rusia, bahkan ketika Washington berusaha menghancurkan sisa-sisanya.

Pemerintahan Trump menarik diri dari perjanjian lebih dari dua tahun lalu.

"Kami telah bekerja tanpa lelah untuk melestarikan perjanjian nuklir dan tetap berkomitmen untuk melakukannya," kata surat itu, yang salinannya dilihat oleh The New York Times.

Bagi Trump, hukuman tersebut memiliki kalkulus politik dan internasional. Dia mencalonkan diri pada 2016 dengan menyatakan kesepakatan Iran adalah hadiah ‘mengerikan’ bagi kepemimpinan negara itu.

Jika mantan wakil presiden Joe Biden menang pada pemilu November, berlanjutnya sanksi akan mempersulit penyusunan kembali beberapa versi perjanjian.

Tetapi, bagi para kritikus presiden, langkah itu menggarisbawahi bagaimana pemerintahannya telah memecah aliansi dan mematahkan pemahaman dengan musuh adidaya AS, Rusia, dan Tiongkok.

Mereka bersatu dalam mencapai kesepakatan 2015. Sekarang AS telah mengambil jalannya sendiri, dan Rusia serta Tiongkok tampaknya siap melanjutkan penjualan senjata konvensional ke Iran bulan depan ketika embargo senjata terhadap Iran berakhir, atas keberatan Washington.

"Ironi yang saya lihat di sini adalah Trump sebenarnya sangat membantu PBB dan multilateralisme," kata profesor hukum internasional Ian Johnstone dari Fletcher School di Tufts University.

Dia memperkirakan sanksi tidak akan diberlakukan oleh negaranegara lain.

"AS berkeras sanksi itu akan kembali berlaku, dan sebagian besar negara lain akan berkata, 'Tidak, sanksi-sanksi itu tidak akan diberlakukan," kata Prof Johnstone, mantan penasehat mendiang Sekjen PBB Kofi Annan. (Straits Times/OL-1)