UE Minta Tiongkok Izinkan Pengamat Independen Kunjungi Xinjiang

UNI Eropa pada Senin (14/8) meminta Tiongkok untuk memberikan akses pengamat independen ke wilayah Xinjiang, setelah Beijing dituduh mengatur pelanggaran hak yang meluas terhadap populasi muslim Uighur di wilayah tersebut. Presiden Dewan UE Charles Michel mengatakan hal itu selama konferensi virtual dengan Presiden Tiongko Xi Jinping. UE menilai bahwa langkah-langkah yang diambil di Xinjiang tidak proporsional dengan klaim untuk memerangi terorisme. Dan Barat pun telah beberapa kali menyerukan agar para pengamat diberikan akses ke kawasan itu.

"Kami mengulangi keprihatinan kami atas perlakuan Tiongkok terhadap minoritas di Xinjiang dan Tibet, dan perlakuan terhadap pembela hak asasi manusia dan jurnalis.Kami meminta akses bagi pengamat independen ke Xinjiang dan kami menyerukan pembebasan warga Swedia yang ditahan sewenang-wenang, Gui Minhai dan dua warga negara Kanada," kata Michel.

Adapun kelompok hak asasi manusia, akademisi dan jurnalis telah mendokumentasikan tindakan kekeras terhadap Muslim Uighur dan Kazakh di Xinjiang, termasuk penahanan massal, sterilisasi paksa, kerja paksa, serta pembatasan gerakan dan agama yang intens. Aktivis mengatakan sekitar satu juta orang Uighur dan lainnya telah dipenjara di kamp, penahanan massal yang menurut pejabat AS memiliki kesamaan dengan Holocaust.

Namun, Tiongkok membantah semua tuduhan dengan mengatakan kamp-kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan. Beijing tengah berusaha memberikan pendidikan untuk mengurangi daya tarik radikalisme Islam.

baca juga: AS Larang Produk Tiongkok Hasil Kerja Paksa Muslim Uighur

Selain itu, video meeting antara Michel, Xi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kanselir Jerman Angela Merkel juga menyentuh Hong Kong. UE khawatir kebebasan utama warga kota semi-otonom itu sedang terkikis.

"Undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong terus menimbulkan keprihatinan besar. Uni Eropa dan Negara anggota kami telah menanggapi dengan satu suara yang jelas suara demokratis di Hong Kong harus didengar, hak dilindungi, dan otonomi dipertahankan," kata Michel.

"Kami meminta Tiongkok untuk menepati janji mereka kepada rakyat Hong Kong dan komunitas internasional," tutupnya.(AFP/OL-3)