Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dan saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden bentrok atas kekerasan yang meletus dalam protes di Kota Portland, Oregon.
Trump menyalahkan Wali Kota Portland dari Partai Demokrat, Ted Wheeler, dengan menuduhnya telah membiarkan 'kematian dan kehancuran di kotanya'.
Tapi Biden membalas dengan mengatakan Trump ceroboh, mendorong kekerasan.
Seorang pria ditembak mati di Portland, Sabtu (29/8), seperti di tempat lain, di kota itu unjuk rasa pro-Trump bentrok dengan pengunjuk rasa Black Lives Matter (BLM).
Portland telah menjadi titik nyala dalam demonstrasi menentang kebrutalan polisi dan rasisme sejak pembunuhan pria kulit hitam George Floyd oleh polisi di Minneapolis pada 25 Mei hingga memicu gelombang kemarahan nasional dan internasional.
Dalam serangkaian cuitan, Minggu (30/8), Trump mengatakan,
"Portland tidak akan pernah pulih dengan kebodohan seorang wali kota," cuit Trump pada Minggu (30/8).
Baca juga: Trump Balas Serang Biden dan Demokrat
Ia menyarankan pengiriman pasukan federal ke kota itu. Dia juga menuduh Biden tidak bekemauan penuh untuk memimpin.
Dalam sebuah pernyataan, Biden menyerang Trump dengan menyebutnya sosok yang lemah.
"(Trump) mungkin meyakini dengan mencicit tentang hukum dan ketertiban akan membuatnya kuat, tetapi kegagalannya meminta pendukungnya untuk berhenti menyulut konflik, menunjukkan betapa lemahnya dia," ucap Biden.
Hukum dan ketertiban adalah tema utama dalam upaya Presiden Trump untuk terpilih kembali, menggambarkan Demokrat dan kandidat mereka, Biden, sebagai orang yang lemah dalam menyikapi kejahatan.
Sebelumnya, Plt Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Chad Wolf mengatakan para pejabat Demokrat di Portland telah membiarkan pelanggaran hukum dan kekacauan berkembang.
"Semua opsi tersedia untuk menyelesaikan situasi," ucap Chad.
Sementara itu, Demokrat menanggapi dengan mengatakan kekerasan terjadi di bawah kepresidenan Trump dan menuduh pemimpin AS memperburuk situasi dengan retorikanya.
Wali Kota Wheeler mengatakan sesungguhnya Trump yang telah menciptakan kebencian dan perpecahan di Amerika Serikat.
"Saya akan menghargai jika presiden akan mendukung kami atau tidak ikut campur," tegasnya.(BBC/OL-5)
Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif besar pada wine Prancis jika Macron menolak gabung 'Board of Peace'. Trump juga konfirmasi undangan untuk Putin.
Sejumlah anggota parlemen Inggris mengusulkan boikot Piala Dunia dan pembatalan kunjungan kenegaraan Raja Charles ke AS sebagai respons atas tindakan Donald Trump terkait Greenland.
Denmark menambah jumlah pasukan militer di Greenland menyusul ancaman tarif dari Donald Trump. NATO dan Uni Eropa tegaskan kedaulatan Denmark atas pulau tersebut.
Tiga kardinal AS mengeluarkan pernyataan bersama yang jarang terjadi, menyerukan kebijakan luar negeri bermoral dan menolak perang sebagai instrumen kepentingan nasional.
Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menolak undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa alasan di baliknya?
Presiden Donald Trump mengaku menerima 'informasi buruk' terkait pengerahan pasukan Eropa ke Greenland.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved