Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Donald Trump telah berjanji untuk mengirim petugas federal ke beberapa kota di Amerika Serikat (AS) yang dikuasai Demokrat. Pasalnya, demonstrasi hingga kerusahan yang terjadi akibat isu rasial dinilainya tidak ditangani dengan baik oleh pemimpin Demokrat.
Dikutip The Guardian, para kritikus menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk mematikan strategi hukum dan ketertiban jelang Pilpres November nanti. Trump ingin meningkatkan elektabilitasnya, lantaran jajak pendapat akhir-akhir ini menunjukan hasil negatif bagi calon presiden dari Partai Republik itu.
Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Senin, Trump mengidentifikasi New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore, dan Oakland sebagai tempat yang membutuhkan agen federal. Kota-kota itu dipimpin oleh wali kota Demokrat liberal.
"Kami mengirim penegak hukum. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi pada kota-kota," kata Trump seperti dilansir The Guardian.
Larry Sabato, direktur Center for Politics di University of Virginia, mengatakan Trump membutuhkan waktu lebih lama untuk menekankan hukum dan ketertiban. Hal itu seharusnya sudah dijalankan sebelumnya.
Baca juga: Rusia Terus Tingkatkan Kekuatan Angkatan Bersenjatanya
Pada Senin, surat kabar Chicago Tribune melaporkan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri membuat rencana untuk mengerahkan sekitar 150 agen. Mereka akan membantu polisi membela mengamankan demonstran, mengingat telah terjadi bentrokan pada Jumat lalu.
Lori Lightfoot, Wali Kota Chicago dan seorang Demokrat, menyampaikan keprihatinannya terkait rekam jejak di kota Portland.
"Saya telah berbicara dengan Wali Kota Portland (dan) kami tidak memerlukan agen federal yang menangkap orang dari jalanan dan menahan mereka. Saya pikir itu tidak sah," ujarnya.
Demokrat juga memperingatkan Chad Wolf, pejabat sekretaris Keamanan Dalam Negeri. Tindakan itu merupakan ancaman terhadap kebebasan sipil, menyerukan Wolf untuk mundur.
Anggota Kongres Don Beyer dari Virginia menyebut Wolf tengah mengawasi penyalahgunaan otoriter. Hal itu mengkhianati prinsip-prinsip dasar AS dan akan menakuti Pendiri bangsa.
"Memerintahkan pendudukan kota-kota AS akan menambah eskalasi kekerasan, dan dengan sengaja mempertaruhkan nyawa orang Amerika atas protes damai. Ini tidak dapat diterima. Sekretaris Wolf harus segera mengundurkan diri atau dipecat," tukas Beyer.
Kebijakan Trump dengan istilah hukum dan ketertiban diambil menjelang pilpres AS November nanti. Selain, mencederai hak-hak sipil di negara demokrasi itu, tindakan itu pun dinilai hanya untuk menekan popularitas lawan Demokratnya. (TheGuardian/OL-14)
LANGKAH Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) dinilai sebagai pisau bermata dua bagi diplomasi nasional.
Upaya diplomatik global belakangan lebih banyak digerakkan oleh kepemimpinan Amerika Serikat dibandingkan forum internasional.
Donald Trump kembali mengeraskan sikap terhadap Iran.Trump menyebut pergantian rezim di Teheran sebagai solusi terbaik
DUA sekutu utama Amerika Serikat (AS) di Eropa, Polandia dan Italia memutuskan tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran tak akan tunduk pada tuntutan berlebihan AS terkait program nuklir, di tengah negosiasi dan meningkatnya ketegangan kawasan.
Menteri Energi AS Chris Wright sebut hubungan AS-Venezuela akan berubah drastis pasca penangkapan Nicolas Maduro. Fokus pada reformasi minyak dan kerja sama energi.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved