Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) Iklim atau UNFCCC COP25 yang ditutup di Madrid, Spanyol, Minggu (15/12), berakhir dengan kesepakatan kompromi dan tanpa komitmen besar.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyesalkan hasil pertemuan tersebut. Ia mengatakan masyarakat internasional kehilangan kesempatan untuk bertindak.
Pelaksanaan konferensi yang menghabiskan waktu hampir dua minggu itu hanya berakhir dengan kompromi yang diperoleh dengan susah payah dari negara-negara atas rencana memerangi pemanasan global. Hal tersebut pun jauh dari apa yang diungkap dalam penelitian ilmiah tentang perubahan iklim.
"Saya kecewa dengan hasil COP25," kata Guterres.
"Komunitas internasional kehilangan kesempatan penting untuk menunjukkan ambisinya pada mitigasi, adaptasi dan keuangan dalam mengatasi krisis iklim," tegasnya.
Baca juga: Demo Warnai Perhelatan COP25
Negara tuan rumah mengungkapkan deklarasi akhir KTT terkait kebutuhan mendesak akan komitmen pengurangan karbon sesuai tujuan perjanjian Paris dan membatasi suhu di bawah dua derajat Celcius.
"Hari ini, warga dunia meminta kita untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik," kata Menteri Lingkungan Cile dan Presiden COP25 Carolina Schmidt pada pleno penutupan.
Namun, utusan iklim untuk Kepulauan Marshall, Tina Eonemto Stege, mengecam respons yang mengemuka selama KTT. Negaranya, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi ancaman nyata terkait kenaikan permukaan air laut.
"Sayangnya, teks baru yang kami adopsi pagi ini tidak mencerminkan apapun dari yang kita inginkan, sungguh tidak memadai dan kami menyesal negara-negara tidak dapat menyetujui teks yang lebih ambisius," kata Stege.
Kepentingan
Sementara itu, usai setahun dilanda cuaca ekstrem yang mematikan dan protes dari jutaan orang muda, negosiator di Madrid mengaku berada dalam tekanan untuk menyampaikan bahwa pemerintah di negaranya bersedia melipatgandakan upaya memerangi perubahan iklim.
Pertemuan terkait iklim kadang hampir runtuh ketika negara pencemar yang kaya raya dan memiliki kekuatan berpengaruh tidak juga mendapat titik temu dengan negara yang rentan perubahan iklim.
Negosiator dari sekitar 200 negara yang datang ke Madrid bertujuan menyelesaikan buku aturan perjanjian Paris 2015 yang memerintahkan negara-negara untuk membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah dua derajat celcius.
"Pemain-pemain besar di Madrid tidak memenuhi harapan," kata CEO European Climate Foundation (ECF) dan salah satu perumus Perjanjian Paris, Laurence Tubiana.
"Tetapi berkat aliansi progresif negara-negara pulau kecil, Eropa, Afrika dan negara-negara Amerika Latin, kami memperoleh hasil terbaik, di luar kehendak pencemar besar," kritiknya.
Sedangkan, Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyalahkan negara-negara kaya.
"Saya ingin tahu apakah ada sebuah resolusi bagi Eropa untuk dihutankan kembali (wilayahnya) atau hanya akan terus mengganggu Brasil?" tanyanya.
Bolsonaro banyak dikritik karena melonggarkan pembatasan supaya bisa mengeksploitasi kekayaan Amazon yang luas, mengarah pada percepatan deforestasi.
Para pegiat sangat berharap perkembangan seperti aksi protes, sains yang tak terbantahkan dan badai mematikan serta kebakaran hutan di tahun 2019 akan menggerakkan pemerintah untuk melipatgandakan upaya menangkal perubahan iklim.
Tetapi ambisi dari kekuatan besar sebagian besar gagal terwujud.
"Sebagian besar negara-negara penghasil emisi terbesar di dunia tidak beraksi dan menolak seruan untuk meningkatkan ambisi mereka," kata direktur strategi dan kebijakan di Union of Concerned Scientists yang juga aktivis lingkungan selama 28 tahun, Alden Meyer.(AFP/OL-5)
KONFLIK Iran-Israel dapat berdampak sangat negatif terhadap Suriah jika terus meningkat.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari tindakan dan retorika yang bisa memperburuk ketegangan antara Israel dan Iran.
Seluruh negara di dunia diminta untuk mengambil langkah nyata guna menekan Israel.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas secara signifikan rencana bantuan kemanusiaan global untuk 2025. Soalnya, pasokan dana mengalami penurunan.
KEPALA Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza yang terus dilanda kekerasan.
YAYASAN Kemanusiaan Gaza (GHF) yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka tidak akan menyalurkan bantuan pada Rabu (4/6).
Tanah tak lagi dipandang sekadar media tanam, tapi sebagai fondasi keberlangsungan hidup dan benteng terakhir ketahanan pangan.
Sebanyak 73% sekolah di Indonesia berada di area rawan banjir.
"Karena Pulau Gag masuk dalam kategori pulau kecil, kegiatan penambangan bukan kegiatan yang diprioritaskan, serta dilarang sebagaimana Pasal 1 angka 3, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K,"
TANTANGAN dalam mengatasi dan melakukan mitigasi bencana di dunia saat ini disebut semakin kompleks. Berbagai isu global seperti perubahan iklim hingga tekanan urbanisasi menjadi pemicunya.
Salah satu penyebab utama banjir rob adalah kondisi geologi tanah di wilayah tersebut yang masih berupa aluvial muda dan dominan lempung, sehingga air pasang sulit meresap ke dalam tanah.
Pada 2024, Climate Hack mengangkat isu-isu iklim krusial seperti pengelolaan sumber daya alam, limbah, transportasi, hingga pertanian dan kehutanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved