Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) Iklim atau UNFCCC COP25 yang ditutup di Madrid, Spanyol, Minggu (15/12), berakhir dengan kesepakatan kompromi dan tanpa komitmen besar.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyesalkan hasil pertemuan tersebut. Ia mengatakan masyarakat internasional kehilangan kesempatan untuk bertindak.
Pelaksanaan konferensi yang menghabiskan waktu hampir dua minggu itu hanya berakhir dengan kompromi yang diperoleh dengan susah payah dari negara-negara atas rencana memerangi pemanasan global. Hal tersebut pun jauh dari apa yang diungkap dalam penelitian ilmiah tentang perubahan iklim.
"Saya kecewa dengan hasil COP25," kata Guterres.
"Komunitas internasional kehilangan kesempatan penting untuk menunjukkan ambisinya pada mitigasi, adaptasi dan keuangan dalam mengatasi krisis iklim," tegasnya.
Baca juga: Demo Warnai Perhelatan COP25
Negara tuan rumah mengungkapkan deklarasi akhir KTT terkait kebutuhan mendesak akan komitmen pengurangan karbon sesuai tujuan perjanjian Paris dan membatasi suhu di bawah dua derajat Celcius.
"Hari ini, warga dunia meminta kita untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik," kata Menteri Lingkungan Cile dan Presiden COP25 Carolina Schmidt pada pleno penutupan.
Namun, utusan iklim untuk Kepulauan Marshall, Tina Eonemto Stege, mengecam respons yang mengemuka selama KTT. Negaranya, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi ancaman nyata terkait kenaikan permukaan air laut.
"Sayangnya, teks baru yang kami adopsi pagi ini tidak mencerminkan apapun dari yang kita inginkan, sungguh tidak memadai dan kami menyesal negara-negara tidak dapat menyetujui teks yang lebih ambisius," kata Stege.
Kepentingan
Sementara itu, usai setahun dilanda cuaca ekstrem yang mematikan dan protes dari jutaan orang muda, negosiator di Madrid mengaku berada dalam tekanan untuk menyampaikan bahwa pemerintah di negaranya bersedia melipatgandakan upaya memerangi perubahan iklim.
Pertemuan terkait iklim kadang hampir runtuh ketika negara pencemar yang kaya raya dan memiliki kekuatan berpengaruh tidak juga mendapat titik temu dengan negara yang rentan perubahan iklim.
Negosiator dari sekitar 200 negara yang datang ke Madrid bertujuan menyelesaikan buku aturan perjanjian Paris 2015 yang memerintahkan negara-negara untuk membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah dua derajat celcius.
"Pemain-pemain besar di Madrid tidak memenuhi harapan," kata CEO European Climate Foundation (ECF) dan salah satu perumus Perjanjian Paris, Laurence Tubiana.
"Tetapi berkat aliansi progresif negara-negara pulau kecil, Eropa, Afrika dan negara-negara Amerika Latin, kami memperoleh hasil terbaik, di luar kehendak pencemar besar," kritiknya.
Sedangkan, Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyalahkan negara-negara kaya.
"Saya ingin tahu apakah ada sebuah resolusi bagi Eropa untuk dihutankan kembali (wilayahnya) atau hanya akan terus mengganggu Brasil?" tanyanya.
Bolsonaro banyak dikritik karena melonggarkan pembatasan supaya bisa mengeksploitasi kekayaan Amazon yang luas, mengarah pada percepatan deforestasi.
Para pegiat sangat berharap perkembangan seperti aksi protes, sains yang tak terbantahkan dan badai mematikan serta kebakaran hutan di tahun 2019 akan menggerakkan pemerintah untuk melipatgandakan upaya menangkal perubahan iklim.
Tetapi ambisi dari kekuatan besar sebagian besar gagal terwujud.
"Sebagian besar negara-negara penghasil emisi terbesar di dunia tidak beraksi dan menolak seruan untuk meningkatkan ambisi mereka," kata direktur strategi dan kebijakan di Union of Concerned Scientists yang juga aktivis lingkungan selama 28 tahun, Alden Meyer.(AFP/OL-5)
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Studi terbaru mengungkap populasi burung tropis turun hingga 38% sejak 1950 akibat panas ekstrem dan pemanasan global.
Dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca, beradaptasi perubahan iklim, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perubahan iklim ditandai dengan naiknya suhu rata-rata, pola hujan tidak menentu, serta kelembaban tinggi memicu ledakan populasi hama seperti Helopeltis spp (serangga penghisap/kepik)
PEMERINTAH Indonesia menegaskan komitmennya dalam mempercepat mitigasi perubahan iklim melalui dukungan pendanaan dari Green Climate Fund (GCF).
Indonesia, dengan proposal bertajuk REDD+ Results-Based Payment (RBP) untuk Periode 2014-2016 telah menerima dana dari Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,8 juta.
Periset Pusat Riset Hortikultura BRIN Fahminuddin Agus menyatakan lahan gambut merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, terutama jika tidak dikelola dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved