Kongres Minta Trump Beri Sanksi Pejabat Tiongkok soal Uighur

KONGRES Amerika Serikat (AS) siap menyerahkan kepada Presiden Donald Trump untuk kedua kalinya dalam kurang dari sebulan sebagai bentuk kecaman terhadap pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Pada Kamis (5/12) waktu setempat, anggota Senat mengatakan bahwa mereka berharap bisa menerbitkan legislasi secara cepat dan mudah untuk memberi sanksi kepada para pejabat Tiongkok yang terlibat tindakan brutal terhadap etnik minoritas Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Dari hasil voting anggota Kongres, sebanyak 407 suara mendukung memberi sanksi kepada para pejabat Tiongkok yang melakukan pelanggaran HAM terhadap etnik Uighur. Hanya satu suara anggota Kongres yang menolak.    

Persetujuan Senat diharapkan dalam dua pekan ke depan dapat diputuskan secara resmi. Di sisi lain, Gedung Putih belum berkomentar mengenai legislasi tersebut. Bisa jadi Trump tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani legislasi yang diajukan Senat sebagaimana undang-undang yang mendukung penerapan HAM di Hong Kong.

"Pandangan saya jika ini (legislasi) ini akan disejetujui oleh Gedung Putih...Ini sulit untuk tidak ditandangani atau berkembang menjadi undang-undang," kata Senator Marco Rubio dari Florida.

Di sisi lain, Trump masih bersikap canggung dan ragu terhadap Tiongkok terkait persaingan dagang, tetapi bukan untuk urusan HAM. Trump dipastikan akan menandatangani legislasi dari Senat.  

Memang, Trump berulang kali menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai seorang sahabat. Namun Xi sendiri tidak begitu suka dengan kebijakan Trump telah menjadi 'polisi dunia'.   

Legislasi yang telah mendapat kesepakatan di Senat akan mendorong pemerintah AS yang memasukan daftar para pejabat Tiongkok yang dikenai sanksi atas peran dalam melakukan tindakan represif terhadap minoritas muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. 

Menurut laporan, otoritas Tiongkok telah menahan sedikit 1 juta etnik Uighur, Kazaks, dan etnik minoritas lainnya di kamp pengasingan. Namun laporan lain mengatakan jumlah etnik yang ditahan mencapai 2 juta orang.

Laporan pengamat HAM mengatakan para tahanan dipaksa untuk didoktrinasi secara politis, disiksa, dipukul, tak diberi makan, dan dipaksa. Mereka diminta tidak melakukan praktik agama mereka secara bebas dan tidak boleh berbicara dalam bahasa asli mereka.(AFP/Aljazeera/OL-09)