Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan dampak dahsyat pemanasan global mengancam umat manusia karena lebih dulu menyerang alam. Hal ini disampaikan Guterres jelang konferensi tingkat tinggi iklim atau disebut COP25, Minggu (1/12).
"Selama beberapa dekade, spesies manusia telah berperang dengan planet ini,dan sekarang planet ini melawan," ujar Guterres.
Ia mengutuk ekonomi utama dunia yang tidak melakukan upaya memadai untuk mengekang peningkatan polusi karbon.
"Kita dihadapkan dengan krisis iklim global dan tidak bisa kembali ke awal," imbuhnya.
Guterres menyampaikan hal itu sebagai bagian yang ditekankan dalam laporan PBB dan akan dirilis pada Selasa (3/12). Pihaknya pun mengonfirmasi lima tahun terakhir menjadi yang terpanas dari sebelumnya.
"Bencana terkait iklim menjadi lebih sering, lebih mematikan, lebih destruktif," ungkapnya pada malam perundingan perubahan iklim bersama 196 negara COP25 di Madrid.
Baca juga: Indonesia Sambut Komitmen EU soal pengurangan Emisi 55 %
Ia menambahkan beberapa risiko yang akan dihadapi manusia, mulai dari kesehatan hingga keamanan pangan. Polusi udara, lanjut dia, menjadi penyebab tujuh juta kematian prematur setiap tahun.
Sebelumnya, kesepakatan Paris menyerukan pembatasan pemanasan global di bawah dua derajat Celcius. Namun, baru-baru ini, ilmu pengetahuan menjelaskan batas aman untuk kenaikan hanya 1,5 derajat celcius.
Laporan program lingkungan PBB atau UN Enviroment Programme juga menyimpulkan emisi CO2 harus turun 7,6% per tahun selama dekade berikutnya agar tetap dalam ambang batas.
Guterres pun meyakinkan kenaikan 1,5 derajat celcius bisa dilakukan.
"Mari kita perjelas, sampai sekarang, upaya kita untuk mencapai target ini sama sekali tidak memadai," tegasnya.
"Para penyumbang emisi terbesar di dunia tidak mengerjakan kewajiban mereka dengan sebenarnya".(AFP/OL-5)
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Studi terbaru mengungkap populasi burung tropis turun hingga 38% sejak 1950 akibat panas ekstrem dan pemanasan global.
Dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca, beradaptasi perubahan iklim, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perubahan iklim ditandai dengan naiknya suhu rata-rata, pola hujan tidak menentu, serta kelembaban tinggi memicu ledakan populasi hama seperti Helopeltis spp (serangga penghisap/kepik)
PEMERINTAH Indonesia menegaskan komitmennya dalam mempercepat mitigasi perubahan iklim melalui dukungan pendanaan dari Green Climate Fund (GCF).
Indonesia, dengan proposal bertajuk REDD+ Results-Based Payment (RBP) untuk Periode 2014-2016 telah menerima dana dari Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,8 juta.
Periset Pusat Riset Hortikultura BRIN Fahminuddin Agus menyatakan lahan gambut merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, terutama jika tidak dikelola dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved