Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
TREN ujaran kebencian, fanatisme, dan intoleransi terhadap Islam terus meningkat. Retorika bernuansa politik membenci kelompok muslim yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan kemajemukan semakin mengkhawatirkan.
Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi mengawali pidatonya saat memimpin Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog atau OIC Contact Group on Peace and Dialogue di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Senin (23/9).
Kelompok Kerja OKI ini dilangsungkan untuk mengesahkan rancangan Rencana Aksi untuk Melawan islamophobia, diskriminasi agama, intoleransi dan kebencian terhadap kelompok muslim tahun 2020-2023/Plan of Action on Combating Islamophobia, Religious Discrimination, Intolerance and Hatred towards Muslims 2020-2023.
Retno mengatakan draft ini telah dibahas dan disepakati oleh Pertemuan Pertama Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog di Jakarta tanggal 29-30 Juli 2019.
Negara anggota OKI memberikan apresiasi yang besar atas kepemimpinan dan prakarsa Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan pertama Kelompok Kerja OKI dimaksud.
Baca juga : Perluas Pasar ke Eropa Timur, Menlu RI Kunjungi Bulgaria
“Dokumen Rencana Aksi tersebut digunakan sebagai acuan bagi aksi dan kerja sukarela negara OKI dalam mengatasi islamophobia di dunia dewasa ini,” ujar Retno dalam sebuah keterangan tertulis yang disampiakan Kemenlu.
Inisiatif Indonesia tersebut lahir dari keprihatinan semakin banyaknya tindak kekerasan yang didasarkan pada sentimen primordial, termasuk tragedi di Christcurch, Selandia Baru.
Retno menegaskan pengesahan rencana kerja tersebut oleh negara OKI akan membawa dua pesan penting. Pertama, konsolidasi komunitas muslim untuk menegakkan nilai Islam yang damai dan toleran. P
emimpin komunitas Islam harus bersuara keras dan tegas untuk melawan aksi kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam.
“Kita semua pemimpin negara Islam harus memastikan bahwa tidak ada ruang sekecil apapun bagi kelompok radikal yang dapat berkembang di masyarakat kita,” tegas Retno.
Kedua, Negara Islam harus mempromosikan wajah Islam yang sesungguhnya yaitu Islam yang rahmatan lil-alamin kepada dunia.
Negara Islam harus berani menyampaikan pesan yang tegas bahwa terorisme dan ektrimisme tidak ada kaitannya dengan agama dan ajaran Islam.
Karena itu negara-negara anggota OKI harus menjadi mesin untuk mempromosikan keharmonisan antar peradaban baik di forum OKI maupun di forum multiklateral lainnya.
“Negara OKI harus menyuarakan nilai Islam yang sesungguhnya di setiap ruang dan Gedung PBB ini,” tutup Menlu.
Menlu Retno bersama dengan Sekjen OKI memimpin pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri 19 negara OKI anggota Kelompok kerja tersebut.
Pembentukan Contact Group on Peace and Dialogue (CG-PD) OKI merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo yang digulirkan saat menjadi Tuan Rumah KTT darurat OKI mengenai Al-qudsh Assyarif di Jakarta tahun 2016.
Kelompok Kerja ini disahkan oleh OKI melalui keputusan pertemuan KTM OKI di Abu Dhabi Maret 2019 dan KTT OKI di Mekkah pada Mei 2019 lalu. (OL-7)
Posisi Indonesia sangat strategis bagi Tiongkok sebagai penyeimbang khususnya di kawasan Asia Tenggara.
FESTIVAL Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat sebagai jembatan diplomasi budaya antara Indonesia dan Turki.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Menurut Gugun, Indonesia dan Saudi Arabia menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
Bedah buku Mengarungi Jejak Merajut Asa 75 Tahun Indonesia-Tiongkok membahas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok.
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah mengadakan pembicaraan dengan Israel dalam bentuk apa pun.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza, Palestina. Ini alasan lengkapnya.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
USGS telah memperbarui kekuatan gempa bumi besar yang mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7), menjadi magnitudo 8,8.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved