Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TREN ujaran kebencian, fanatisme, dan intoleransi terhadap Islam terus meningkat. Retorika bernuansa politik membenci kelompok muslim yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan kemajemukan semakin mengkhawatirkan.
Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi mengawali pidatonya saat memimpin Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog atau OIC Contact Group on Peace and Dialogue di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Senin (23/9).
Kelompok Kerja OKI ini dilangsungkan untuk mengesahkan rancangan Rencana Aksi untuk Melawan islamophobia, diskriminasi agama, intoleransi dan kebencian terhadap kelompok muslim tahun 2020-2023/Plan of Action on Combating Islamophobia, Religious Discrimination, Intolerance and Hatred towards Muslims 2020-2023.
Retno mengatakan draft ini telah dibahas dan disepakati oleh Pertemuan Pertama Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog di Jakarta tanggal 29-30 Juli 2019.
Negara anggota OKI memberikan apresiasi yang besar atas kepemimpinan dan prakarsa Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan pertama Kelompok Kerja OKI dimaksud.
Baca juga : Perluas Pasar ke Eropa Timur, Menlu RI Kunjungi Bulgaria
“Dokumen Rencana Aksi tersebut digunakan sebagai acuan bagi aksi dan kerja sukarela negara OKI dalam mengatasi islamophobia di dunia dewasa ini,” ujar Retno dalam sebuah keterangan tertulis yang disampiakan Kemenlu.
Inisiatif Indonesia tersebut lahir dari keprihatinan semakin banyaknya tindak kekerasan yang didasarkan pada sentimen primordial, termasuk tragedi di Christcurch, Selandia Baru.
Retno menegaskan pengesahan rencana kerja tersebut oleh negara OKI akan membawa dua pesan penting. Pertama, konsolidasi komunitas muslim untuk menegakkan nilai Islam yang damai dan toleran. P
emimpin komunitas Islam harus bersuara keras dan tegas untuk melawan aksi kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam.
“Kita semua pemimpin negara Islam harus memastikan bahwa tidak ada ruang sekecil apapun bagi kelompok radikal yang dapat berkembang di masyarakat kita,” tegas Retno.
Kedua, Negara Islam harus mempromosikan wajah Islam yang sesungguhnya yaitu Islam yang rahmatan lil-alamin kepada dunia.
Negara Islam harus berani menyampaikan pesan yang tegas bahwa terorisme dan ektrimisme tidak ada kaitannya dengan agama dan ajaran Islam.
Karena itu negara-negara anggota OKI harus menjadi mesin untuk mempromosikan keharmonisan antar peradaban baik di forum OKI maupun di forum multiklateral lainnya.
“Negara OKI harus menyuarakan nilai Islam yang sesungguhnya di setiap ruang dan Gedung PBB ini,” tutup Menlu.
Menlu Retno bersama dengan Sekjen OKI memimpin pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri 19 negara OKI anggota Kelompok kerja tersebut.
Pembentukan Contact Group on Peace and Dialogue (CG-PD) OKI merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo yang digulirkan saat menjadi Tuan Rumah KTT darurat OKI mengenai Al-qudsh Assyarif di Jakarta tahun 2016.
Kelompok Kerja ini disahkan oleh OKI melalui keputusan pertemuan KTM OKI di Abu Dhabi Maret 2019 dan KTT OKI di Mekkah pada Mei 2019 lalu. (OL-7)
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026.
Pimpinan Komisi I DPR RI mengecam keras aksi bintang film dewasa asal Inggris, Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue, yang dinilai melecehkan bendera Merah Putih.
AYIMUN 19th di Bangkok mempertemukan ratusan generasi muda dari 35 negara untuk belajar diplomasi global melalui lima council internasional.
Yuddy Chrisnandi menyoroti lemahnya peran lembaga internasional seperti PBB, OECD, G20, dan IMF, yang kini menghadapi ujian eksistensi dan relevansi di tengah meningkatnya ketegangan global.
Rini Widyantini menyoroti transformasi birokrasi digital yang tengah dijalankan pemerintah, serta pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memperkuat tata kelola publik
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
PEMERINTAH Indonesia tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menanggapi operasi militer yang menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Kemenlu RI menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di Australia terus memantau situasi.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved