Gugatan ke MK

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Dengan critical thinking yang dibarengi etika, anak belajar melihat bahwa teknologi bukan wilayah netral

Kolaborasi LM FEB UI-Media Indonesia Institute, Puluhan Konsultan Berlatih Menulis Opini

Para konsultan ini sebenarnya memiliki opini-opini, terlebih saat diskusi. Namun, untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan tetap perlu diasah.

Agenda Membangun Kualitas Demokrasi Indonesia

Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Istana tak Masalah Tulisan Opini Detik.com Diunggah Kembali

Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.

Legislator NasDem Sayangkan Teror Terhadap Penulis Opini Media, Seharusnya Dibalas Tulisan

Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.

Dewan Pers Kecam Intimidasi Terhadap Penulis Opini yang Kritik Penempatan Jenderal TNI

Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ajukan Judicial Review Pasal 65 UU PDP ke MK

GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.

FPE KSBSI PT Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK ke MK

DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK

Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal

PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.

MK Sidangkan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Wamen

Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.

MK Kabulkan Uji UU PDP, Negara Wajib Lindungi Data Pribadi Warga

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal 

MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen

Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum

Artificial Intelligence dan Pendidikan Berbasis STEM

Konflik Thailand-Kamboja Menguji ASEAN

Pengibaran Bendera One Piece, Bagaimana Menyikapinya?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia