Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui menyalurkan bantuan 108.075 paket sembako kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia melalui program Menebar Manfaat Bersama BPKH 2026.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan program itu merupakan bagian dari komitmen BPKH untuk menghadirkan nilai manfaat dana haji yang lebih luas bagi masyarakat.
“BPKH berkomitmen agar pengelolaan dana haji tidak hanya mendukung penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi umat. Melalui program Menebar Manfaat Bersama BPKH di bulan Ramadan ini, kami berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok serta memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial,” ujar Fadlul dalam keterangan yang diterima (12/3).
Berdasarkan data pelaksanaan program, dari total 110.000 paket sembako yang disetujui, sebanyak 108.075 paket telah dialokasikan untuk distribusi di berbagai provinsi di Indonesia. Penyaluran bantuan menjangkau berbagai daerah seperti Sumatra Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Banten, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, hingga DKI Jakarta. Sumatera Utara menjadi wilayah dengan alokasi terbesar yaitu 17.200 paket, disusul Jawa Timur sebanyak 10.425 paket dan Jawa Barat sebanyak 8.500 paket.
Dalam pelaksanaannya, BPKH menggandeng sejumlah mitra kemaslahatan nasional untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran. Mitra tersebut antara lain Baitulmaal Muamalat, NU Care-LAZISNU, Lazuq, Lazismu, Rumah Zakat, dan Baznas.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Kemaslahatan, Sulistyowati, menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai mitra kemaslahatan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran.
“Program ini merupakan wujud komitmen BPKH dalam menyalurkan nilai kemaslahatan dana haji secara luas kepada masyarakat. Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra kemaslahatan, kami berupaya memastikan distribusi bantuan dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah,” kata Sulistyowati.
Hingga saat ini, tercatat 76.075 paket telah terealisasi dalam proses distribusi, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengadaan dan penyaluran di berbagai daerah.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui berbagai lembaga sosial, pesantren, masjid, serta organisasi masyarakat yang menjadi penerima manfaat di berbagai daerah. Program ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga mitra untuk memperluas jangkauan distribusi bantuan. (M-3)
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total aset mencapai Rp238,99 triliun pada akhir tahun 2025, meningkat dari Rp221,05 triliun pada tahun sebelumnya.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Laba bersih BPKH Limited sebesar 3,6 juta Riyal Saudi atau setara Rp15,5 miliar dari modal disetor sebesar 50,01 juta Riyal Saudi yang diterima penuh pada kuartal kedua tahun 2024.
BPKH menerima penghargaan ‘Most Trusted Financial Brand Awards 2025’ dari kategori badan penyelenggara atau pengelola pemerintah
BPKH melaporkan kinerja positif sepanjang 2024. Nilai manfaat tumbuh positif dan melampaui target Rp11,52 triliun menjadi Rp11,56 T. Pada 2025, target Rp12,89 triliun.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa salah satu poin krusial dalam revisi RUU ini adalah peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah mengatakan bahwa realisasi dana kelola haji 2025 sebesar Rp180,72 triliun
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Dahnil memerinci aset yang kini dimiliki Indonesia di Tanah Suci. Aset tersebut meliputi bangunan yang sudah beroperasi sebagai hotel serta lahan strategis yang siap dikembangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved