Wamenhaj: Kepemilikan Aset di Makkah Tekan Biaya Haji Signifikan

WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan bahwa kepemilikan aset berupa lahan dan bangunan milik Indonesia di Makkah, Arab Saudi, akan berdampak besar pada efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Dahnil menjelaskan, selama ini komponen biaya terbesar haji tersedot untuk akomodasi dan katering. Dengan memiliki aset sendiri, ketergantungan pada pihak ketiga dapat dipangkas, sehingga perputaran uang tetap berada dalam kendali pemerintah.

"Yang jelas akan signifikan. Karena semuanya di bawah kontrol kita. Istilahnya keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Kita bisa lebih efisien karena katering, hotel, dan lain-lain langsung milik kita," ujar Dahnil saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/1).

Baca juga : Kementerian Haji dan Umrah Optimistis Pelunasan Bipih Capai 100 Persen di 9 Januari 2026

Aset Hotel Sudah Beroperasi

Lebih lanjut, Dahnil memerinci aset yang kini dimiliki Indonesia di Tanah Suci. Aset tersebut meliputi bangunan yang sudah beroperasi sebagai hotel serta lahan strategis yang siap dikembangkan.

"Tower pertama itu hotel yang sudah beroperasi, yakni Novotel di daerah Taher. Sisanya adalah tanah yang lokasinya dekat dengan hotel Novotel tersebut," jelasnya.

Kepemilikan aset ini dinilai tidak hanya menghemat anggaran negara dan dana jemaah, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan haji secara berkelanjutan tanpa tertekan fluktuasi harga pasar di Arab Saudi.

Baca juga : 167 Ribu Jemaah Haji 2026 Lunasi Bipih

Pelunasan Bipih Hampir Rampung

Selain isu efisiensi, Dahnil juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2026. Ia optimistis seluruh kuota akan terpenuhi dalam waktu dekat.

"Sudah di atas 96%. Insyaallah dua hari ini bisa tuntas 100%,” pungkasnya.

Langkah strategis pengadaan aset di Makkah dan tingginya tingkat pelunasan jemaah menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan haji tahun ini yang ditargetkan lebih mandiri dan berorientasi pada pelayanan prima. (Fik/P-3)