Lestari Moerdijat: Dorong Kemudahan Akses Buku bagi Penyandang Disabilitas

DORONG kemudahan akses terhadap buku dan bahan bacaan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan. 

"Kemudahan akses untuk peningkatan literasi penyandang disabilitas harus ditingkatkan, demi mewujudkan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/1). 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Tingkatkan Peran Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat bahwa hingga akhir 2024, hanya sekitar 5% dari total buku pelajaran dan bacaan umum yang telah dialihmediakan ke dalam format aksesibel seperti braille, buku audio (audiobook), dan buku digital aksesibel. 

Selain itu, World Blind Union mengungkapkan bahwa lebih dari 90% karya tulis yang telah terbit tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas atau difabel netra. 

Diakui Lestari, tantangan untuk mempermudah akses terhadap buku dan bahan bacaan bagi kelompok difabel, tidak mudah. 

Baca juga : Lestari Moerdijat: Dorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Melalui Penerapan Kebijakan yang Tepat

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, biaya produksi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur yang ramah difabel, dan implementasi regulasi yang belum optimal untuk mempermudah akses literasi bagi penyandang disabilitas harus segera diatasi. 

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi sejumlah tantangan tersebut. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa, kolaborasi triple helix yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dibangun demi menghadirkan kemudahan akses literasi yang sama bagi setiap warga negara, termasuk kelompok difabel. (I-3)