Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONG kemudahan akses terhadap buku dan bahan bacaan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan.
"Kemudahan akses untuk peningkatan literasi penyandang disabilitas harus ditingkatkan, demi mewujudkan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/1).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat bahwa hingga akhir 2024, hanya sekitar 5% dari total buku pelajaran dan bacaan umum yang telah dialihmediakan ke dalam format aksesibel seperti braille, buku audio (audiobook), dan buku digital aksesibel.
Selain itu, World Blind Union mengungkapkan bahwa lebih dari 90% karya tulis yang telah terbit tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas atau difabel netra.
Diakui Lestari, tantangan untuk mempermudah akses terhadap buku dan bahan bacaan bagi kelompok difabel, tidak mudah.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, biaya produksi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur yang ramah difabel, dan implementasi regulasi yang belum optimal untuk mempermudah akses literasi bagi penyandang disabilitas harus segera diatasi.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi sejumlah tantangan tersebut.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa, kolaborasi triple helix yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dibangun demi menghadirkan kemudahan akses literasi yang sama bagi setiap warga negara, termasuk kelompok difabel. (I-3)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial membantu penyintas kecelakaan lalu lintas yang mengalami disabilitas.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan bantuan berupa tangan prostetik bagi penyandang disabilitas di wilayah Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyakit kronis dapat dikategorikan sebagai disabilitas, maka negara sedang memperluas cakupan perlindungan agar lebih inklusif.
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
Kabar baik! MK putuskan penyakit kronis kini bisa masuk kategori disabilitas. Simak syarat asesmen medis dan prinsip pilihan sukarela dalam Putusan MK No. 130/2025.
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved