Masih Ada Siswa belum Bisa Membaca, JPPI: Kenaikan Kelas Jadi Formalitas Administratif

KOORDINATOR Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai selama ini, kenaikan kelas dan kelulusan seringkali hanya menjadi formalitas administratif demi mengejar target persentase kelulusan 100%. Kritik tersebut dilayangkan JPPI setelah masih ditemukannya siswa yang belum bisa membaca dan menulis.

Akibatnya, terjadi pembiaran terhadap siswa yang belum menuntaskan kompetensi literasi dasar, sehingga masalah ini terus terakumulasi dan terbawa hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa ada intervensi yang berarti.

"Hal itu diperparah oleh buruknya sistem evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan setempat. Evaluasi yang berjalan selama ini cenderung bersifat administratif dan hanya menyentuh permukaan, bukan evaluasi substantif yang memantau capaian belajar siswa secara nyata di lapangan," kata Ubaid saat dihubungi, Jumat (19/12).

Baca juga : Pendidikan Nasional masih Hadapi Tantangan Literasi dan Numerasi

Ia menyebut dinas pendidikan terkesan abai dalam memetakan sekolah-sekolah yang memiliki rapor literasi merah, sehingga fungsi supervisi dan pendampingan terhadap guru serta satuan pendidikan tidak berjalan efektif untuk memitigasi ketertinggalan siswa.

JPPI juga menilai bahwa bahasa daerah seharusnya menjadi jembatan pedagogis, bukan penghambat, jika guru dibekali dengan kapasitas yang memadai. 

"Masalah utamanya tetap pada kegagalan sistem pengawasan dalam memastikan standar pelayanan minimal pendidikan terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan audit literasi menyeluruh di daerah yang masih ada siswa belum bisa membaca agar hak dasar anak untuk bisa membaca dan menulis tidak dikorbankan demi mengejar angka statistik semata," pungkasnya.

Baca juga : Kecakapan Menulis dengan Tangan Bisa Tingkatkan Motorik Halus Anak

Kemendikdasmen

Sebelumnya, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut masih ditemukan siswa SD, SMP, hingga SMA yang ternyata belum lancar membaca dan menulis. Temuan tersebut berdasarkan laporan langsung dari guru di Lombok Barat dan Sumbawa.

Hingga kini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum memberikan jawaban resmi terkait temuan tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto mengatakan akan menggelar konferensi pers terkait permasalahan tes kemampuan akademik (TKA) anak-anak Indonesia.

"Nanti hari Senin rencananya ada konpres (konferensi pers) tes kemampuan akademik, ditunggu saja ya," pungkasnya. (Iam/M-3)